JAKARTA-- Greenomics Indonesia mengecam keras adanya rencana pengaktifan kembali operasi sepuluh izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH) di Aceh oleh pihak Kementerian Kehutanan.
Koordinator Nasional Greenomics Indonesia Vanda Mutia Dewi menyatakan sikap tersebut menyusul adanya rencana peangaktifan kembali operasi HPH yang sebelumnya telah dimoratorium oleh Gubernur Aceh sebelumnya, Irwandi Yusuf.
"Gubernur Aceh Zaini Abdullah jangan melakukan kompromi politik dengan menyetujui pengaktifan kembali operasi HPH di Aceh," kata vanda, Selasa (12/2/2013).
Menurut Vanda, Zaini harus meneruskan kebijakan moratorium hutan yang telah ditetapkan sebelumnya dan mencari alternatif untuk penanganan praktik pembalakan liar secara efektif dan memastikan sumber pemenuhan bahan baku kayu bagi kebutuhan pembangunan dan masyarakat.
Vanda menyatakan menyodorkan tiga alasan mengapa Greenomics begitu keras meminta penghentian operasi HPH di Aceh.
Pertama, sepuluh izin HPH seluas 819.892 hektar tersebut berada di dalam, berpotongan dan berinteraksi langsung dengan ekosistem Leuser.
Kedua, hampir 300.000 hektar dari luasan izin HPH tersebut merupakan hutan lindung dan kawasan konservasi.
"Ketiga, kesepuluh izin tersebut menyebar di 15 kabupaten/kota yang rawan secara ekologi, seperti banjir dan tanah longsor," ujar Vanda.
Vanda meminta Gubernur Zaini untuk mempelajari fakta-fakta tersebut secara cermat.
"Jangan dicampuradukkan dengan agenda-agenda politik tertentu untuk mengaktifkan kembali operasi HPH di Aceh", jelas Vanda.(msb)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
