JAKARTA: Kementerian Perindustrian tidak setuju dengan langkah Kamar Dagang Indonesia (Kadin) yang berencana mengimpor 2.500 kapal untuk menekan biaya logistik antarpulau.
Menteri Perindustrian M.S. Hidayat mengungkapkan langkah impor yang diambil Kadin tidak tepat karena tidak ikut memperkuat industri dalam negeri.
Menurutnya, penurunan biaya logistik dapat diupayakan melalui perbaikan sistem, efisiensi penggunaan pelabuhan, penurunan tarif, dan pemberantasan pungutan liar.
Oleh karena itu, lanjut Menperin, pemberian insentif terhadap investasi pengadaan kapal melalui impor itu hampir dipastikan tidak akan ada.
"[Pemberian insentif] Belum dibicarakan, tetapi saya pikir itu tidak mungkin [diberi]. Kalau mengimpor ribuan [kapal], selain tidak nasionalis juga tidak memperkuat industri dalam negeri," ujarnya seusai Rapat Kerja Pemerintah, Senin (28/1).
Menperin mengungkapkan pemerintah akan mempertimbangkan pemberian insentif jika pemenuhan kebutuhan kapal berasal dari dalam negeri.
"Kapal dalam negeri itu ada 11.500 buah, galangannyaa lebih dari 200. Kita sedang memperbanyak itu dan perbaikannya diusahakan bisa dilakukan semuanya di Indonesia," jelasnya. Selain itu, imbuhnya, impor kapal sebanyak itu berisiko menguras cadangan devisa tanah air.
Lebih lanjut, Menperin menjelaskan kebutuhan kapal Indonesia untuk logistik belum akan mencapai angka ratusan dalam waktu singkat.
Sebelumnya pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Kadin Bidang Pemberdayaan Daerah dan Bulog Natsir Mansyur mengungkapkan Kadin akan mengimpor 2.500 kapal dari China dengan kapasitas 1.500 sampai 3.000 ton untuk melayani pelayaran jarak dekat dari tahun ini sampai 5 tahun ke depan.
Artinya, lanjut Natsir, rata-rata impor setiap tahun sebanyak 500 kapal. (c26/bas)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
