JAKARTA—Pemerintah tahun ini berkomitmen menurunkan angka defisit pembangunan infrastruktur dengan cara mengurangi pinjaman luar negeri dan meningkatkan investasi langsung (BOT) atau kerja sama pemerintah swasta (KPS).
Kepala Biro Perencanaan & Pinjaman Luar Negeri Kementerian Pekerjaan Umum Taufik Widjoyono mengungkapkan penurunan pinjaman searah dengan upaya pemerintah untuk mengendalikan jumlah pinjaman proyek infrastruktur. Pinjaman luar negeri Kementerian PU tahun ini sebesar Rp7,8 triliun atau turun sekitar 10% jika dibandingkan tahun lalu yang sebesar Rp8,4 triliun.
“Kita kurangi pinjaman proyek tetapi mendorong investasi. Semacam jalan tol itu tidak perlu lagi pakai pinjaman atau proyek lainnya lewat KPS yang didorong lewat regulasi,” ujar Taufik ketika dihubungi Bisnis hari ini, Senin (21/1/2013).
Taufik menyebutkan pinjaman terbesar berasal dari Negeri Matahari Terbit (Jepang) dan yang terkecil berasal dari Korea. Data Kementerian PU mencatat Japan International Cooperation Agency (JICA) menjadi penyumbang pinjaman luar negeri terbesar sekitar 27,7% atau sebesar Rp2,1 triliun.
Berikutnya loan berasal dari China sebesar Rp1,4 trilun, dan International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) Rp1,4 triliun.
Pinjaman lainnya berasal dari Asian Development Bank (ADB) sebesar Rp1,05 triliun, dan Islamic Bank Development (IBD) Rp774 miliar. Sementara pinjaman yang berasal dari Negeri Kangguru mencapai Rp276 miliar disusul Korea yang senilai Rp263 miliar. Sisa loan lainnya berasal dari instansi lainnnya. (sut)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
