KONFLIK LAHAN HUTAN: Pemerintah didesak Benahi Izin Perkebunan

JAKARTA—Pelaku industri kehutanan meminta agar proses perizinan perkebunan di kawasan hutan   dibenahi.
Erly Rusiawati | 20 Desember 2012 19:34 WIB

JAKARTA—Pelaku industri kehutanan meminta agar proses perizinan perkebunan di kawasan hutan   dibenahi.

Sekretaris Jendral Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia Joko Supriyono menilai salah satu akar masalah konflik lahan terletak pada proses perizinan.

"Kalau perolehan lahan dan perizinan lokasi sudah dibereskan harusnya tidak ada konflik lahan yang terjadi," ujarnya hari ini, Kamis (20/12/2012).

Joko memaparkan konflik lahan lazim terjadi pada tiga fase. Di fase perolehan lahan dan perizinan yang merupakan fase pertama konflik kerap muncul saat masyarakat adat mengklaim lahan yang sudah mengatongi izin merupakan lahan adat yang kepemilikannya diwariskan secara turun-temurun.

Fase perolehan lahan dan perizinan, lanjutnya, diperoleh dengan meminta izin dari Bupati. Izin tersebut mencakup peta lahan yang akan digunakan beserta rencana pemanfaatan lahan.

Kerap terjadi, lahan yang sudah mengantongi izin tumpang tindih dengan kawasan hutan atau kepentingan lainnya seperti izin perusahaan lain dan wilayah perkampungan.

Perizinan lain yang kerap bermasalah adalah penetapan Hak Guna Usaha oleh Badan Pertanahan Nasional. Sekertaris Dirjen Planologi Kementrian Kehutanan Basoeki Karyaatmadja menyebut luas HGU adakalanya lebih besar dibandingkan dengan izin lokasi.

"HGU seringkali lebih besar dari izin lokasi. Ini juga harus dibenahi oleh BPN," ujarnya.

Kementrian Kehutanan, lanjutnya, berada di hilir perizinan. Adapun konflik lahan kerap bersumber dari perizinan yang dikeluarkan di hulu.

Basoeki mencontohkan banyak izin lokasi yang masuk kawasan hutan menurut Kemenhut, tetapi tidak menurut Pemda. Selain itu, lanjutnya, Pemda terlampau mudah memberikan izin lokasi.

"Yang terjadi sekarang izin diberikan dahulu, kalau ada masalah baru diurus. Harusnya, Pemda melihat dulu berbagai aspek sebelum memberikan izin lokasi," ungkapnya. (sut) 

Pantau terus perkembangan Real Count KPU Pilpres 2019, di sini.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Sutarno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top
Tutup