JAKARTA--Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) menilai kapasitas fiskal di daerah masih kurang untuk mengembangkan daerah.Max Hasudungan Pohan, Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, mengungkapkan kurangnya kapasitas fiskal daerah tersebut disebabkan karena masih banyak daerah yang belum bisa bertumpu pada pendapatan asli daerah (PAD) sendiri untuk penegembangan wilayahnya sendiri.PAD yang tidak terandalkan itu menyebabkan sebagian besar daerah masih bergantung kepada dana transfer daerah."[kapasitas fiskal daerah] kecil, kebanyakan itu tergantung sekali dari pusat sebesar 70-80%. Sangat tergantung," kata Max di sela-sela acara Seminar Mewujudkan Kota Masa Depan Indonesia, Kamis (13/12).Oleh karena itu, lanjutnya, perlu ada penambahan dana transfer daerah untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Menurutnya, dana transfer daerah yang saat ini mencapai 31,4% dari APBN 2013 masih kurang untuk bisa mengembangkan perekonomian daerah."Kalau menurut saya, minimum 50% saja [dana transfer daerah] ke daerah saja saya sudah senang sekali. Kalau dibilang ideal, di atas 50%," ujarnya.
Max mengatakan dana transfer daerah bisa bertambah apabila beban subsidi dalam APBN dapat dikurangi.Selain masih kurangnya kapasitas fiskal, Max mengatakan struktur fiskal daerah juga masih belum ideal. Menurutnya, DAU lebih banyak dibebani oleh belanja rutin pegawai yang tidak bisa dimanfaatkan pada pengembangan daerah.
Padahal, lanjutnya, DAK yang mampu merespon kebutuhan riil daerah semacam infrastruktur memiliki porsi yang sangat kurang. "DAK yang bisa dikelola oleh pemda tidak terlalu signifikan, misalnya untuk merespon kebutuhan riil seperti infrastruktur itu masih sangat kurang."Berdasarkan struktur dana transfer daerah yang dialokasikan dalam APBN 2013, Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki porsi yang jauh lebih besar daripada Dana Alokasi Khusus. (if)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
