BOGOR: Deforestasi atau pembabatan hutan tetap terjadi meski kini Indonesia telah mengadopsi kebijakan desentralisasi.
Banyak pihak menganggap kebijakan politik sentralisasi menjadi penyebab utama kerusakan dan pembabatan hutan.
"Padahal sama saja, baik kebijakannya sentralisasi maupun desentralisasi , kerusakan hutan tetap terjadi bahkan kian marak. Hanya beda pelaku saja," tegas pengajar IPB Bahruni, Senin (10/12/2012)
Pada sistem sentralisasi, katanya, pejabat pusat yang melakukan deforestasi sedangkan pada sistem desentralisasi yang melakukan pemerintah daerah.
Pada otonomi daerah terjadi kebakaran hutan sebesar 9,7 juta hektar, illegal logging sebesar 50 juta kubik kayu.
Laju degradasi hutan sebesar 3 juta kilometer/tahun. Kalimantan adalah daerah yang paling tinggi laju penurunan luas lahan dan Kalimantan Tengah yang paling tinggi sebesar 3,8 juta ha. Kenapa itu semua terjadi ?
"Kita melihat adanya HPH yang dikuasai oleh 12 grup besar melalui 109 perusahaannya," tambah Peneliti Kurnia Wiji Prasetiyo.
Menurutnya, perlu adanya sudut pandang yang benar dalam melihat akar masalah dan solusinya. (ra)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
_1669213676.jpg?w=184&h=104)
