INDEKS TENAGA KERJA: 7 Provinsi dapat predikat terbaik

JAKARTA: Sebanyak tujuh provinsi memperoleh penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Terbaik 2012, karena berhasil melaksanakan pembangunan bidang ketenagakerjaan di wilayahnya.Penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) ini
News Editor | 06 Desember 2012 18:58 WIB

JAKARTA: Sebanyak tujuh provinsi memperoleh penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Terbaik 2012, karena berhasil melaksanakan pembangunan bidang ketenagakerjaan di wilayahnya.Penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) ini diberikan pertama kepada DKI Jakarta, sedangkan terbaik kedua di raih D.I. Yogyakarta dan disusul Provinsi Kepulauan Riau.Sementara itu, Provinsi Riau, Sulawesi Tenggara, Sumatra Utara dan Sulawesi Utara medapatkan penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan dengan indikator tertentu.Menakertrans Muhaimin Iskandar mengatakan penilaian IPK merupakan acuan dasar untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan di daerah, bahan evaluasi kebijakan dan program ketenagakerjaan daerah, serta sarana pemicu agar melaksanakan pembangunan ketenagakerjaan dapat secara optimal."Dengan penghargaan ini, diharapkan dapat meningkatkan komitmen pemda dalam perencanaan tenaga kerja daerah guna mendukung keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia," ujarnya saat membuka Nakertrans Expo 2012, Kamis (6/12).Menurut dia, IPK daerah akan disusun dengan memperhatikan berbagai indikator ketenagakerjaan di antara perencanaan tenaga kerja, penduduk dan tenaga kerja, dan kesempatan kerja, pelatihan dan kompetensi kerja.“Selain itu, indikator lainnya yang tak kalah penting adalah upaya peningkatan produktivitas tenaga kerja, pola hubungan industrial, kondisi linghungan kerja, pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja dan jaminan sosial  tenaga kerja," tuturnya.Untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan sektor ketenagakerjaan di Indonesia, pembina sektor terkait diwajibkan menyusun perencanaan tenaga kerja sebagai dasar penyusunan kebijakan.Nantinya, Muhaimin menilai dengan perencanaan yang baik, ppenyediaan tenaga tenaga kerja akan lebih terarah, terutama untuk memenuhi kebutuhan perusahaan, baik milik pemerintahan maupun swasta. (arh)

 

Pantau terus perkembangan Real Count KPU Pilpres 2019, di sini.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Sumber : Rochmad Fitriana

Editor : Annisa Lestari Ciptaningtyas

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top
Tutup