ATAMBUA: Pemkab Belu, NTT, meminta Pertamina Depot Pengisian Atapupu untuk transparan dalam penyaluran jatah bahan bakar minyak (BBM) untuk masyarakat di batas negara RI-Timor Leste itu.
Bupati Belu Joachim Lopez mengatakan kalau jatahnya 50 ribu liter per hari harus dipenuhi. “Jangan jumlah jatah lain layanan penyalurannya berkurang," katanya, Sabtu (24/11/2012)..Ia menyampaikan hal tersebut terkait fenomena kian sulitnya masyarakat di batas negara itu mendapatkan pemenuhan BBM jenis premium maupun solar dalam beberapa waktu belakangan ini.Ia mengatakan, untuk itu pemerintah segera berkoordinasi lagi dengan Pertamina untuk mengetahui jatah sesungguhnya yang diberikan kepada Kabupaten Belu, sekaligus meminta Pertamina untuk lebih transparan dalam penyalurannya, setiap stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di daerah ini.Joachim menjelaskan, masyarakat di Kabupaten Belu, sama dengan masyarakat lain di wilayah RI ini yang membutuhkan BBM untuk kepentingan memperlancar segala aktivitasnya.Oleh karena itu, Pertamina yang dipercayakan negara untuk mengatur penyaluran BBM tersebut, harus benar-benar bekerja secara lebih terbuka, sehingga tidak merugikan kepentingan masyarakat di daerah ini, yang pada akhirnya akan menimbulkan gejolak sosial di lapangan."Pemerintah mengantisipasi hal ini, karena boleh jadi akan timbulm persoalan jika pemenuhan akan BBM di tengah masyarkat tidak terpenuhi," kata Joachim.Tentang adanya pengurangan jatah kuota BBM untuk Kabupaten Belu, mantan staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Nusa Tenggara Timur itu tetap berharap penyaluran yang dilakukan harus tetap transparan dan jujur.Menurut dia, jika telah ada keputusan pengurangan kuota BBM untuk Kabupaten Belu, itu sudah melalui kajian teknis yang benar, namun demikian, harus tetap memperhatikan pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat."Kalau sudah ada kebijakan pengurangan kita tidak bisa buat apa-apa lagi, asalkan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat di serambi negara ini," kata Joachim.Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Belu, Gaudensius Seran terpisah mengatakan, PT Pertamina resmi mengurangi kuota bahan bakar minyak (BBM) untuk Kabupaten Belu, sejak 19 November 2012.Ia mengatakan, kuota premium yang sebelumnya 85 ribu liter/hari berkurang menjadi 40 ribu liter/hari. Sedangkan untuk solar dari sebelumnya 75 ribu liter/hari, berkurang menjadi 30 ribu liter/hari."Sedangkan untuk jenis non subsidi seperti pertamax masih belum diberikan, tergantung permintaan kebutuhan pemilik Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) ke pertamina di Kupang," kata Gaudensius.Pengurangan kuota BBM bersubsidi untuk kabupaten di batas negara itu, bukan karena telah terjadi kelebihan kuota, tetapi karena berkaitan dengan kebijakan pemerintah untuk memanfaatkan bahan bakar alternatif seperti gas dan lainnya.Dalam kondisi seperti itu, lanjut Gaudensius, Pemerintah Kabupaten Belu, akan berupaya untuk melakukan pengawasan agar dengan kuota yang ada tersebut, bisa memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat di serambi negara itu.Hal ini, lanjut dia, karena dalam kondisi kuota yang masih dalam posisi 85 ribu liter/hari untuk premium dan 75 ribu liter/hari untuk solar saja, warga di batas negara itu masih mengalami kesulitan, karena sejumlah kemungkinan penyelundupan ke Timor Leste."Hal inilah yang harus diantisipasi agar tidak terjadi masalah sosial di daerah ini," kata Gaudensius.(Antara/ems)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
