BBM BERSUBSIDI: Pemerintah masih godok skema pembayaran tambahan kuota

JAKARTA--Pemerintah akan menentukan skema pembayaran tambahan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi setelah Komisi VII DPR dan Kementerian ESDM menyepakati tambahan kuota dalam pembahasan yang dijadwalkan berlangsung pada Senin (17/9).Plt. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan pemerintah belum memutuskan skema pembayaran tambahan 4 juta kiloliter BBM bersubsidi yang diajukan Kementerian ESDM kepada DPR. Adapun anggaran yang dibutuhkan diproyeksi mencapai Rp12 triliun."Sekarang yang penting dapat kuotanya dulu. Nanti tinggal diputuskan apakah akan dibayar tahun ini atau tahun depan," ujarnya di kantor Kemenkeu, Jumat (14/9).Apabila Komisi VII DPR dan Kementerian ESDM sudah menyepakati tambahan kuota BBM bersubsidi, katanya, Kemenkeu dengan Banggar DPR baru akan membahas besaran subsidi BBM yang akan dibayar pada tahun anggaran 2012.Adapun opsi untuk mengalihkan pembayaran tambahan kuota BBM bersubdisi pada tahun anggaran berikutnya (carry over), kata Bambang, akan membuat anggaran 2013 terbebani. Pasalnya, dalam RAPBN 2013, pemerintah telah mengalokasikan carry over (kurang bayar) subsidi listrik tahun sebelumnya sebesar Rp7,31 triliun dan Rp5,0 triliun untuk carry over tahun berikutnya."Kalau di-carry over nanti terlalu banyak. Jadi harus diputuskan juga apakah harus dibayar tahun ini atau sebagian tahun depan," tuturnya.Bambang menuturkan carry over suatu pos belanja dilakukan setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaksanakan audit. Carry over tidak dilakukan karena pemerintah belum mengalokasikan anggaran untuk pos belanja tersebut."Kita kan selalu ada carry over karena harus ada yang diaudit dulu. Bukan karena belum dianggarkan, lalu dipindah ke tahun depan," kata Bambang.Audit dilakukan BPK atas realisasi konsumsi BBM bersubsidi pada 2011 yang jebol 1,7 juta kiloliter dari kuota 40 juta kiloliter yang ditetapkan dalam APBN-P 2011. Adapun kekurangan bayar belanja subsidi BBM dan LPG 2010--2011 diproyeksi sebesar Rp8,43 triliun.Direktur Jenderal Anggaran Herry Purnomo menuturkan kemungkinan, pembengkakan subsidi BBM akan ditutup dengan anggaran cadangan risiko energi yang dialokasikan Rp23 triliun dalam APBN-P 2012."Kemungkinan dari situ karena namanya saja cadangan subsidi energi. Kalau tidak cukup [akan ada carry over]," katanya.Dalam APBN-P 2012, pemerintah mematok pagu subsidi BBM sebesar Rp137,38 triliun dengan kuota BBM bersubsidi sebesar 40 juta kiloliter. Namun, pagu tersebut disusun dengan asumsi terjadi kenaikan harga jual BBM bersubsidi Rp1.500 per liter pada April 2012.Pembengkakan subsidi BBM pada 2012 bukan hanya dipengaruhi membengkaknya kuota BBM bersubisidi dari 40 juta kl menjadi 44 juta kl, tetapi juga dipengaruhi oleh fluktuasi ICP dan nilai tukar.Pasalnya, realisasi harga minyak mentah Indonesia (ICP) rerata Januari-Agustus mencapai US$114 per barel atau US$9 lebih tinggi dari asumsi ICP dalam APBN-P 2012 US$105 per barel. Sedangkan kurs rupiah saat ini melemah ke kisaran Rp9.500/US$ atau lebih tinggi Rp500 dari asumsi kurs APBN-P 2012 Rp9.000/US$.(Faa)