KEUANGAN NEGARA: Kata Wapres, Opini WTP Bukan Akhir Dari Tugas Pengelolaan Anggaran

JAKARTA: Pemerintah berharap siklus pengelolaan keuangan negara yang berjalan semakin baik dapat memperbaiki penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan mendorong peningkatan perekonomian Indonesia.Wakil Presiden Boediono mengungkapkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan yang diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hanyalah bagian akhir dari siklus pengelolaan keuangan negara. Menurutnya, WTP harus dicapai karena menjadi landasan untuk meningkatkan kualitas keuangan negara secara lebih utuh.Namun, selain mengejar opini WTP, lanjutnya, proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, dan pelaporan juga harus ditingkatkan kualitasnya."WTP itu banyak terkait dengan siklus mata rantai yang lebih akhir, lebih muara. Tetapi dari awal perencanaan sangat penting kita tingkatkan untuk capai kualitas pengelolaan keuangan negara yang utuh. Oleh sebab itu, memang tidak merupakan akhir dari tugas kita kalau WTP-nya sudah dicapai," ujarnya dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2012 di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Selasa (11/9/2012).Seperti diketahui, pada 2014 pemerintah menargetkan seluruh 87 K/L dan 421 pemerintah daerah mendapat opini WTP atas audit laporan keuangan yang dilakukan BPK.Di samping mengawal proses pengelolaan keuangan negara dengan baik, Boediono juga mengajak K/L dan Pemerintah daerah untuk membelanjakan anggaran negara dengan tepat sasaran dengan cara efektif, akuntabel, dan efisien dari sisi biaya.Boediono juga menyoroti soal pembahasan anggaran yang disetujui secara gelondongan, namun beberapa pos belanja masih diblokir dan penyerapannya tidak maksimal. Hal tersebut, kata Wapres, harus diminimalisir agar belanja negara dapat memberikan manfaat yang luar biasa bagi masyarakat dan menjadi jangkar kegiatan ekonomi di Indonesia."Dalam pembahasan, anggaran sudah diketok, yang biasanya hanya gelondongan tapi ekornya nanti masuk sampai tahun-tahun berikutnya. Ini yang perlu kita minimumkan, kalau bisa kita hilangkan, sehingga 2013 nanti kita bisa lari cepat," ungkapnya.Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo berharap tahun anggaran 2013 dimulai dengan proses yang betul dari awal. Sehingga kebutuhan dokumen kerangka rujukan (term of reference) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) bisa dilengkapi dan tidak ada lagi pos belanja yang dibintangi atau diblokir oleh Kementerian Keuangan ataupun DPR."Kalau prosesnya betul dari awal, dokumennya lengkap, tidak ada bintang-bintang dan kondisi keuangan Indonesia makin baik," ujar Agus. (bas)