JAKARTA: Kementerian Keuangan berkomitmen untuk memberikan pendampingan secara intensif kepada Kementerian/Lembaga yang mendapat opini disclaimer (tidak memberikan pendapat) atas audit laporan keuangan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan.
Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo mengatakan masih adanya K/L yang mendapat opini disclaimer dari BPK perlu menjadi perhatian bersama. Kalau masih ada K/L yang mendapat opini disclaimer, lanjutnya, Kemenkeu akan mengadakan kerjasama khususnya di bidang peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia.
Berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan K/L tahun anggaran 2011, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan mendapat opini disclaimer.
"K/L itu kita yakini mempersiapkan diri untuk tidak dapat opini disclaimer. klo masih kita akan kerjasama khususnya di bidang SDM dan membangun kapasitas," ujarnya dalam konferensi pers Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2012 di gedung Dhanapala Kemenkeu, Selasa (11/09).
Direktur Jenderal Perbendaharaan Agus Suprijanto menuturka Kemenkeu memberikan pendampingan umum dan pendampingan khusus bagi K/L yang mendapatkan disclaimer agar dapat "naik kelas" dan mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.
"Kita juga ada forum APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah), ini jadi mata dan telinga pimpinan K/L untuk memperbaiki laporannya," katanya.
Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu Yuniar Yanuar Rasyid menambahkan selama ini pihaknya membentuk Tim Pembina yang mendampingi K/L yang mendapat opini disclaimer secara intensif.
"Setiap bulan K/L itu kami datangi, kami berikan asistensi dan aplikasi pelaporan dan standar akuntansi," kata Yuniar.
Adapun beberapa program yang dilaksanakan, lanjutnya, berupa in house trainning dan membentuk forum komunikasi untuk menanggulangi masalah akuntansi dan pelaporan keuangan sedini mungkin.
"Misalnya Kemendikbud itu masalahnya berhubungan dengan badan layanan umum dan badan hukum milik negara yang belum melaporkan rekeningnya," ujarnya.
Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2012 merupakan Rakernas ke-5 yang diselenggarakan Kemenkeu. Tujuannya, a.l. memelihara komitmen untuk menghasilkan LKPP dan LKKL dengan kualitas terbaik dan opini audit terbaik, membentuk forum komunikasi, dan menindaklanjuti temuan audit BPK. (if)
