JAKARTA: Komisi XI DPR menyepakati empat asumsi makro ekonomi yang diajukan pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2013.
Emir Moeis, Ketua Komisi XI DPR, selaku pimpinan rapat kerja dengan pemerintah mengatakan komisi yang membawahi bidang keuangan ini menyepakati asumsi pertumbuhan ekonomi pada 2013 sebesar 6,8%, tingkat inflasi 4,9%, suku bunga SPN 3 bulan 5%, dan nilai tukar Rp9.300/ US$.
"Asumsi makro kami sepakati. Keberatan fraksi bisa dijadikan minderheit nota (nota keberatan)," ujar Emir di DPR, Senin (10/9/2013).
Keberatan faksi yang dimaksud Emir terkait desakan kepada pemerintah untuk mergakomidir asumsi indikator kesejahteraan dalam asumsi makro RAPBN 2013.
Beberapa indikator kesejahteraan yang didorong untuk masuk dalam asumsi makro a.l. indeks gini, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, dan penyerapan tenaga kerja per 1% pertumbuhan ekonomi.
Usulan tersebut belakangan mengemuka dalam pembahasan asumsi makro RAPBN 2013, padahal pembahasan asumsi makro 2013 sudah berlangsung sejak pemerintah memaparkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2013 dan pembahasan pendahuluan RAPBN 2013 Mei lalu. Desakan paling kuat muncul anggota Komisi XI dari fraksi PDI Perjuangan dan fraksi Partai Golkar.
Pada kesempatan tersebut, Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo mengusulkan agar DPR dan pemerintah menyepakati target pertumbuhan ekonomi dengan kisaran 6,5%--7% pada 2013.
"Forum hari ini akan sangat dihormati publik kalau ada persetujuan mengenai poin yang didukung dengan range. Ada tadi range dibuat 6,5%--7%. Kalau hari ini diberi poin dan range agar memberi ruang bagi Banggar," ujarnya.
Terkait usulan menyertakan indikator-indikator kesejahteraan dalam RAPBN 2013, Menkeu mengaku tidak sepakat. Usulan tersebut membuat pembahasan asumsi makro RAPBN menjadi tidak fokus dan membuat pembahasan asumsi makro menjadi berlarut-larut.
"Pemahaman kami, catatan indikator-indikator lain itu tidak dimasukkan," katanya.
Menanggapi sikap Menkeu, Anggota Komisi XI DPR dar Fraksi PDIP Dolfie OFM menegaskan fraksinya akan tetap mengusung usulan untuk memasukkan indikator-indikator kesejahteraan. Kalau tidak bisa, lanjutnya, Fraksi PDI-P akan perjuangkannya di sidang paripurna DPR.
Selain empat asumsi makro tersebut, pemerintah dengan komisi VII DPR juga akan membahas asumsi harga minyak Indonesia (ICP), target lifting minyak, dan target lifting gas pada 2013. (msb)
