INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT : Pemerintah & DPR belum sepakat

JAKARTA : Pemerintah dan Komisi XI DPR berselisih paham terkait usulan dimasukkannya indikator kesejahteraan rakyat seperti indeks gini, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, dan target penyerapan tenaga kerja dalam asumsi makro RAPBN 2013.Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Dolfie OFM mengatakan dalam APBN harus ada asumsi kesejahteraan yang mencakup gini rasio dan target penyerapan tenaga kerja dalam asumsi makro RAPBN 2013."Kesejahteraan masyarakat itu apa saja indikatornya? Pemerintah selalu katakan indikatornya angka kemiskinan, tapi dasar hukumnya apa? Kami usulkan gini rasio dimasukkan, serapan tenaga kerja dimasukkan," ujarnya di DPR, Senin (10/09).Senada dengan Dolfie, anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PAN Ismet Ahmad, mengatakan dalam sasaran ekonomi makro, perlu ditambahkan target pengangguran dan kesempatan kerja.Sementara itu, anggota Komisi XI dari Fraksi Gerindra Sadar Subagyo mengusulkan agar nilai tukar petani minimal 110, penyerapan tenaga kerja 550.000 per 1% pertumbuhan ekonomi, dan gini rasio dapat diturun sebesar 5%.Dalam rapat kerja membahas asumsi makro RAPBN 2013 itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida S. Alisjahbana mengatakan gini rasio merupakan indikator yang sifatnya outcome.Adapun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 dan Rencana Kerja Pemerintah, target-target yang dicantumkan berupa output yang dapat dihitung kualitas dan kuantitasnya."Kalau targetnya berupa outcome itu akan sangat sulit, makanya yang sifatnya outcome itu tidak pernah masuk ke target pemerintah," ujarnya. (ra)