JAKARTA: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstrusikan agar seluruh kementerian mendukung peningkatan kinerja industri manufaktur di dalam negeri untuk menopang pertumbuhan ekonomi nasional.
Menurutnya, sektor industri memiliki peran yang penting dalam perekonomian nasional. Sektor tersebut diharapkan mampu lebih banyak berkontribusi dalam penciptaan lapangan kerja.
Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, pada 2011 sektor industri terdiri dari 24.232 unit industri sedang dan besar serta 3,8 juta unit industri kecil yang melibatkan tenaga kerja sebanyak 14,54 juta orang.
Sektor itu telah berkontribusi sebesar 24,28% terhadap produk domestik bruto (PDB). Bahkan, manufaktur berhasil meraih devisa ekspor sebesar US$122,18 miliar atau sekitar 60% dari total ekspor nasional.
Pada tahun lalu sektor industri manufaktur berhasil mencetak pertumbuhan sebesar 6,83%. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun terakhir, pertumbuhan sektor itu lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi nasional 6,46%.
Adapun pertumbuhan industri nonmigas mencapai 6,13% pada kuartal I 2012, lebih tinggi dari pertumbuhan industri pada kuartal I tahun lalu sebesar 5,9%.
Kepala Negara mengatakan pengembangan sektor riil penting. Pelaku industri seharusnya tidak hanya menjual bahan baku, tapi harus bisa mengolahnya juga di dalam negeri.
“Jangan sampai kita hanya mengeruk sumber daya alam saja, lalu diekspor ke luar negeri. Kita ingin bangun industri mineral,” dalam keterangan pers usai Sidang Kabinet di Kementerian Perindustrian, Jumat (27/7).
Langkah tersebut harus dilakukan agar produksi dalam negeri memiliki nilah tambah dan perekonomian lebih berkembang. Untuk itu, SBY meminta kementerian dan instansi terkait menggenjot investasi ke dalam negeri. “Investasi di sektor manufaktur harus digenjot,” tegasnya.
Dia mengungkapkan pemerintah akan fokus mengembangkan sejumlah subsektor di industri manufaktur, mulai dari industri pupuk, petrokimia, hingga baja. Pemerintah meminta kepada pelaku ketiga sektor industri itu untuk meningkatkan kapasitas produksi.Dalam merealisasikan investasi dan meningkatkan kinerja sektor manufaktur, diperlukan insentif untuk mendukung langkah tersebut.“Agar pengembangan industri bisa lebih menarik bagi dunia, investor dalam negeri dan luar negeri sering menanyakan insentif. Ini menjadi bagian dari porsi kita. Yang penting, sekali kebijakan yang kita jalankan, ada manfaat riil sehingga negara diuntungkan dan rakyat dapat manfaatnya,” ujarnya.Selain itu, Indonesia juga perlu mengembangkan dan memperkuat industri perkapalan. Hal itu harus dilakukan karena transportasi laut sangat penting dalam transportasi dan logistik barang. “Kita dorong lahirnya industri perkapalan,” tuturnya.Menteri Perindustrian M.S Hidayat mengatakan pengembangan industri nasional 2012—2014 difokuskan pada tiga program utama untuk mempercepat proses industrialisasi, yakni hilirisasi industri berbasis agro, minyak dan gas, serta bahan tambang mineral. Selain itu, peningkatan daya saing industri eksisting; serta pengembangan industri kecil dan menengah.
Program hilirisasi industri berbasis agro, migas, dan bahan tambang mineral, terutama ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, memperkuat struktur industri, menyediakan lapangan kerja, serta memberikan peluang usaha di dalam negeri.
Adapun kebijakan dan program yang akan diterapkan terkait dengan pelaksanaan program hilirisasi industri di antarana penerapan insentif kebijakan fiskal berupa bea keluar, tax holiday dan tax allowance, domestic market obligation (DMO) untuk mineral dan batu bara, promosi investasi, serta pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) di Sei Mangkei, Dumai, dan Maloy.
Menurutnya, masalah yang masih dihadapi sektor industri saat ini adalah ketersediaan lahan untuk membangun industri. Data Himpunan Kawasan Industri menunjukkan di seluruh Indonesia, terdapat sekitar 25.000 hektare lahan yang diperuntukkan kepada industri. Dari jumlah itu, setidaknya 16.000 hektare telah siap untuk digunakan sebagai kawasan industri.
“Khusus untuk Pulau Jawa, okupansinya 100% sehingga dibutuhkan tambahan lahan untuk dijual dengan tambahan infrastrukturnya. Saya akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan instansi lain agar pembangunan infrastrukturnya bisa dipercepat,” katanya.
Dia menegaskan semua industri diwajibkan masuk ke dalam kawasan industri. Hal itu bertujuan agar kegiatan produksi bisa terpusat dan pemerintah bisa fokus dalam menyediakan infrastrukturnya.
“Setelah masalah produksi, masalah lainnya adalah distribusi. Di dalam kawasan industri, kita prioritaskan pembangunan akses langsung ke pelabuhan dan jalur kereta api diaktifkan dan membangun pelabuhan baru,” ujarnya.(mmh)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
