JAKARTA: Pemerintah dan PT Freeport Indonesia telah menyepakati sejumlah hal dalam forum renegosiasi kontrak pertambangan, termasuk peningkatan royalti yang harus disetor kepada negara.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan renegosiasi dengan Freeport menunjukkan perkembangan positif.
Menurut Hatta, Freeport telah bersedia melaksanakan 6 poin renegosiasi yang diajukan pemerintah, yakni menaikkan royalti, menyesuaikan luas wilayah, membangun smelter, divestasi saham, meningkatkan komponen lokal, dan melakukan penawaran saham perdana (IPO) di pasar bursa Indonesia.
"Mereka mau naikkan royalti sesuai aturan. Soal membangun smelter mesti melakukan kajian lagi," ujar Hatta di kantornya hari ini, Senin (23/07/2012).
Merujuk Peraturan Pemerintah No.45/2003 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian ESDM, tarif royalti emas yang harus disetorkan kepada pemerintah sebesar 3,75%. Sedangkan, royalti yang disetor Freeport selama ini hanya sebesar 1%.
Selain itu, Freeport juga setuju untuk meningkatkan konten lokal dan bekerja sama dengan pemerintah daerah maupun perusahaan lokal.
"Freeport juga mau divestasi saham, tapi angkanya yang belum ketemu kita minta 51%," katanya.
Pemerintah, kata Hatta, berharap renegosiasi kontrak karya dengan PT Freeport dapat tuntas pada tahun ini. Sehingga negara dapat memperoleh penerimaan yang maksimal atas aktivitas pertambangan emas di Indonesia. (sut)
