KEBIJAKAN FISKAL: Pemerintah Arahkan Insentif Ke Industri Hulu

JAKARTA--Pemerintah berniat mengarahkan insentif fiskal untuk industri sektor hulu guna menekan ketergantungan industri Tanah Air terhadap barang baku impor.Plt. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro menjelaskan kebijakan fiskal akan diarahkan untuk industri di sektor hulu. Pasalnya, dalam neraca perdagangan Indonesia, barang baku merupakan salah satu komponen impor terbesar.Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor bahan baku/penolong pada periode Januari-April 2012 mencapai US$45,49 miliar atau naik 13,21% dibanding periode sama tahun sebelumnya. Angka itu pun menguasai 72,93% dari total impor kuartal I/2012."Di sektor tekstil, misalnya, insentif fiskal diberikan untuk industri yang membuat benang, bukan lagi industri tekstilnya," kata Bambang dalam diskusi dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Senin (16/7).Dengan mengarahkan insentif ke sektor hulu dan intermediate, kata Bambang, pemerintah berharap sektor manufaktur dapat bergerak dengan mengandalkan barang baku/penolong produksi dalam negeri."Rencananya dikaitkan dengan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) agar industrinya bisa berjalan," ujarnya.Menurut Bambang, pemerintah tidak lagi berbicara soal kawasan berikat yang berorientasi ekspor. Pasalnya, industri berorientasi ekspor sangat rentan terhadap gejolak ekonomi global."Export oriented itu gaya lama. Kita menuju industri hulu, misalnya besi baja dan mesin itu sudah dapat tax holiday," ungkapnya.Menurut Bambang, melambatnya kinerja ekspor akibat gejolak penurunan harga dan melemahnya permintaan dunia merupakan sinyal untuk menggeser tren industri menuju industri basis pengolahan."Dalam jangka menengah-panjang kuncinya adalah value added, bukan hanya untuk mengurangi masalah fluktuasi harga, tapi juga untuk menciptakan nilai tambah di dalam negeri," katanya.Berkembangnya industri manufaktur, lanjutnya, dapat meningkatkan nilai tambah pada produk ekspor, sehingga statistik ekspor Indonesia bergeser dari barang sektor primer ke sektor sekunder yang harganya relatif lebih stabil di pasar global.Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati menambahkan kebijakan mengarahkan insentif fiskal ke industri hulu merupakan upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap input dari impor.Meski demikian, industri hilir tetap perlu mendapat dukungan guna menyerap tenaga kerja dan memberikan nilai tambah terhadap produk dalam negeri."Kita akan review kebijakan fiskal untuk hulu. Hilir juga penting, misalnya pertanian itu kan harus diolah. Jadi hilirnya juga harus mendapat policy hilirisasi, termasuk pertambangan," katanya.  (bas)