JAKARTA: Kementerian Keuangan masih membintangi anggaran penerusan pinjaman pemerintah kepada PT PLN, PT. Pertamina, dan PT SMI yang dialokasikan dalam APBN-P 2012.
Agus Suprijanto, Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, menuturkan hingga Juni 2012 belum ada pencairan subsidiary loan agreement (SLA) untuk 3 BUMN tersebut.
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2012, pagu SLA untuk PT PLN sebesar Rp6,77 triliun, untuk PT Pertamina sebesar Rp65,95 miliar, dan untuk PT SMI Rp1,00 triliun.
Menurut Agus, sebagian besar penerima SLA, seperti BUMN, Pemerintah Daerah dan PDAM sudah menjalankan restrukturisasi, sehingga jumlahnya terus menurun. Bahkan SLA untuk PDAM, lanjutnya, sudah dihapus karena pembiayaan perusahaan air minum itu kini memanfaatkan pinjaman dari konsorsium bank-bank pemerintah.
Meski penyerapan SLA seringkali tidak optimal, kata Agus, pemerintah tetap mempertahankan SLA karena dapat menjadi sumber pendanaan alternatif bagi BUMN yang memerlukan pembiayaan proyek-proyek yang menggunakan valas maupun keperluan importasi.
Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo berharap penerusan pinjaman dari kreditur luar negeri kepada BUMN dan Pemda ada yang tergantung pada proyek dan ada pula yang berkaitan dengan persetujuan DPR. "Kita harapkan itu cepat-cepat direalisir," tegasnya.
Dalam APBN-P 2012, total SLA yang dikucurkan pemerintah mencapai Rp8,43 triliun. SLA ini diberikan kepada 5 BUMN dan 7 Pemda untuk 69 proyek. Namun, hingga Juni 2012, belum ada anggaran SLA yang diserap.(mmh)
