BELANJA SUBSIDI sangat diperlukan, kendati dikritik G20

Diena Lestari - Bisnis.com

Rabu, 20 Juni 2012 | 21:51

JAKARTA—Meski dikritik G20, belanja subsidi masih dipandang perlu sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap masyarakat yang tidak mampu.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Armida S. Alisjahbana menuturkan pada prinsipnya, subsidi bukanlah bentuk belanja yang negatif, namun harus disalurkan secara tepat.

"Subisdi prinsipnya bukan sesuatu yang jelek. Itu diperlukan karena itu bagian dari kebijakan pemerintah," ungkapnya menanggapi kritik anggota G20 terhadap kebijakan subsidi Indonesia.

Menurut Armida, subsidi energi dan non-energi diperlukan karena masih ada sebagian masyarakat yang memerlukan subsidi. Akan tetapi, Armida mengakui targeting subsidi harus terus diperbaiki.

"Subsidi itu boleh, yang tidak boleh itu yang tidak tepat sasaran," tegasnya.

Dalam APBN-P 2012, pemerintah menganggarkan Rp271,19 triliun untuk subsidi energi dan nonenergi.

Adapun pagu belanja subsidi energi sebesar Rp225,35 triliun, subsidi pangan Rp20,93 triliun, subsidi pupuk Rp16,94 triliun, subsidi benih Rp279,54 miliar, PSO Rp2,15 triliun, subsidi bunga kredit program Rp1,29 triliun, dan subsidi pajak Rp4,26 triliun.

Untuk mengurangi subsidi, tambah Armida, pemerintah harus melakukan berbagai persiapan dan alternatif. Misalnya, dengan melakukan konversi ke bahan bakar gas guna menekan konsumsi dan belanja BBM bersubsidi.

"Kalau mau mengubah harus siap dengan alternatif, jangan sampai hilang begitu saja, alternatifnya harus ada, plihannya harus ada," katanya.

Sejak 2006, belanja subsidi pemerintah dalam APBN selalu mencapai lebih dari Rp100 triliun. Bahkan pada 2008 dan 2011, uang negara yang habis untuk subsidi mencapai Rp275,9 triliun dan Rp294,9 triliun. Besarnya belanja subsidi pemerintah, utamanya dipicu oleh subsidi BBM yang porsinya mencapai lebih dari 50% dari total subsidi.

Seperti diberitakan Bisnis sebelumnya, masalah subsidi menjadi salah satu dari tiga hal yang disorot oleh G20 terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia di forum KTT G20 di Los Cabos, Meksiko. Dua masalah lainnya, adalah terkait iklim investasi dan infrastruktur. (sut)