KREDIT TOLPencairan kredit belum mencapai 10%

JAKARTA: Asosiasi Tol Indonesia memperkirakan pencairan kredit untuk pembanguan infrastruktur jalan tol hingga saat ini belum mencapai 10% bila dibandingkan dengan total kebutuhan yang diperlukan.

Ketua Asosiasi Tol Indonesia (ATI) Fatchur Rachman menuturkan sejak ditandatanganinya 23 amandemen Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) pada 2011 lalu, belum ada penarikan kredit yang signifikan untuk pembangunan jalan tol.

Pasalnya, pinjaman baru dapat dikucurkan setelah adanya penandatanganan perjanjian kredit antara badan usaha jalan tol (BUJT) dengan sindikasi perbankan. Pelaksanaanya baru dapat dilaksanakan enam bulan setalah pembebasan tanah mencapai 100% atau sekurang-kurangnya 75% dari total kebutuhan.

Sementara hingga saat ini belum banyak ruas jalan tol yang tanahnya sudah terbebas di atas 75% mengingat masih sulitnya mengatasi kendala pengadaan lahan di lapangan.

“Kalau dari total kebutuhan seluruh jalan tol dengan yang telah disalurkan masih kecil, belum ada 10%. Kesalahan bukan dari perbankan tapi pemerintah dalam mengelola investasi jalan tol, utamanya kendala di tanah,” ucap Fachur kepada Bisnis hari ini Rabu (20/6/2012).

Bila pun ada yang telah mendapatkan pencairan kredit ialah jalan tol yang sudah mulai proses konstruksi, itu pun masih sangat minim.

Fatchur mengatakan saat ini memang sudah ada beberapa BUJT yang mendapatkan perjanjian kredit seperti Cikampek Palimanan sebesar Rp8,8 triliun, dan Gempol Pasuruan Rp1,93 triliun, namun belum dapat dikucurkan.

Menurut prosedur, penarikan dari perbankan baru dapat dilakukan secara bertahap setidaknya 60 hari setelah perjanjian kredit. Besarannya disesuaikan dengan perkembangan serta kebutuhan konstruksi di lapangan.

Sementara itu, terkait pernyataan dari Direktur Eksekutif Departeme Penelitian dan Pengaturan Perbankan Bank Indonesia Mulya E Siregar yang mengungkapkan bahwa pencairan kredit di sektor jalan tol dan arteri mencapai 100%, hal tersebut menurutnya dimungkinkan bila dilihat dari target perbankan.

Sebab, bisa jadi pada tahun anggaran tersebut BI mengoreksi pinjaman yang awalnya ditargetkan pada 2011 dialihkan ke 2012 karena kesalahan pengadaan lahan.

“Dengan demikian, otomatis target BI turun (pada 2011) dan bisa saja mencapai 100% terhadap target yang baru. Tapi kalau dibandingkan target kebutuhan pembangunan, kredit yang dicairkan masih belum signifikan,” jelasnya.

Apalagi, dari total pinjaman yang dikucurkan sebesar Rp102,9 triliun, tidak diketahui secara pasti rincian anggaran yang disalurkan untuk pembanguan infrastruktur jalan tol dan arteri

Oleh karena itu pula, Fatchur berharap agar proses pembebasan tanah yang selama ini menjadi momok terbesar dalam realisasi pembangunan infrastruktur dapat segera teratasi melalui peraturan perundang-undangan yang baru.

Sebab menurutnya, kendala utama yang menyebabkan keterlambatan penyelesaian pembangunan jalan tol karena proses pengadaan tanah dilaksanakan berdasarkan Perpres No 36/2005 jo Perpres 65/2006.

Sementara itu, Direktur Utama BCA Jahja Setiaatmadja mengatakan bahwa perbankannya tidak memiliki alokasi khusus atau target per sektor untuk pemberian pinjaman.

Namun saat ini, pihaknya masih menanti proses pencairan kredit dengan PT Lintas Marga Sedaya (LMS) pemegang konsesi ruas tol Cikampek Palimanan yang mana dari total kebutuhan pinjaman perbankan Rp8,8 triliun, BCA mendapatkan porsi Rp2,2 triliun.

“Kami tidak ada target atau alokasi khusus per sektor. Saat ini kami sedang tunggu proses dengan LMS,” ucapnya. (sut)