JAKARTA: Pencairan dana APBN-P di Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp12,5 triliun ditargetkan dapat terlaksana selambat-lambatnya dalam waktu 2 pekan ke depan atau awal Juli.
Kepala Pusat Komunikasi Kementerian PU Waskito Pandu mengatakan saat ini proses lelang sejumlah proyek yang masuk dalam anggaran perubahan telah dilaksanakan dan siap untuk tanda tangan kontrak.
“Saat ini (APBN P) sedang menunggu DIPA revisi dari Kemenkeu dalam dua minggu ke depan diharapkan bisa keluar dan dicairkan karena banyak paket yang sudah lelang dan tinggal teken kontrak,” ucapnya, Selasa (19/6).
Pandu mengatakan bila hingga Juli dana tersebut belum dapat dicairkan maka dikhawatirkan dapat menghambat pelaksanaan proyek serta penyerapan anggaran di Kementerian PU. Mengingat jumlahnya yang meningkat Rp12,5 triliun dari Rp62,56 triliun menjadi Rp75,1 triliun.
Apalagi, sambungnya, pada bulan Juli dan Agustus dinilai banyak waktu yang tidak potensial untuk bekerja secara optimal karena banyak waktu libur lebaran.
“Ini harus segera dicairkan, karena kalau sampai awal Juli belum keluar, agar kritis APBN P bisa terserap 100%,” terangnya.
Terkait penyerapan anggaran reguler di Kementerian PU Rp62,5 triliun hingga semester I/2012 saat ini baru sekitar 23,41% atau senilai Rp14,6 triliun sementara pengerjaan fisiknya mencapai 26%.
Meski masih terbilang minim, namun penyerapan ini lebih besar dibandingkan tahun lalu pada waktu yang sama yakni sebesar Rp10,7 triliun atau 18,82% dari total anggaran 2011. (arh)
