HOTEL TERAPUNG: Pelni kerahkan KM Pangrango di even MTQ Ambon

JAKARTA: Pelni kembali memperluas usahanya dengan mengerahkan KM Pangrango untuk Hotel Terapung dalam Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional 2012 di Ambon pada 8-20 Juni 2012. Kepala Humas PT Pelni Mungi Panti Retno mengatakan Kapal Motor (KM) Pangrango ini akan bersandar di dermaga Pelabuhan Navigasi, Ambon pada 6-22 Juni 2012."Selama 16 hari tersebut, KM Pangrango akan digunakan sebagai Hotel Terapung bagi para peserta maupun pendamping Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ). Ini kami lakukan untuk mendukung kelancaran MTQ," katanya dalam siaran persnya, Selasa 5 Juni 2012.Untuk kapasitasnya, lanjut Mungi, kapal ini bisa menampung 10 orang di kelas 1, 24 orang di kelas 2, dan 466 orang untuk kelas ekonomi. Selain KM Pangrango, KRI Nusanive juga disiagakan sebagai hotel terapung. Kedua kapal ini rencananya sebagai infrastruktur tambahan untuk mendukung pelaksanaan MTQ tingkat nasional 2012. "Keterlibatan Pelni dalam event nasional ini disebabkan oleh kapasitas hotel di Ambon yang tidak mencukupi," ujarnya.Saat ini, kata Mungi, hotel-hotel di Ambon hanya bisa menampung 2.000 tamu sedangkan untuk hajatan besar ini diperkirakan ada 4.000 tamu. Konsep hotel terapung sebenarnya telah dilakukan Pelni dalam beberapa even besar sebelumnya. Tercatat Pelni mengerahkan beberapa kapalnya dalam Sail Bunaken 2009, Sail Banda 2010, Sail Wakatobi-Belitong 2011 dan event-event lainnya. Selain keterbatasan penginapan, konsep hotel terapung sesungguhnya memiliki keunikan dan kekhasan sendiri. Selain mendapatkan pelayanan layaknya di hotel, para tamu juga bisa menikmati pengalaman menarik menginap di atas kapal.

Pengalaman ini disuguhkan dengan nuansa berbeda karena para tamu bisa menikmati pemandangan laut yang tidak bisa dinikmati saat berada di hotel daratan.Turut terlibatnya Pelni dengan mengerahkan kapalnya untuk kegiatan MTQ ini merupakan salah satu upaya perusahaan pelayaran pelat merah ini untuk menutupi biaya operasional.Saat ini, BUMN pelayaran itu membiayai sendiri operasional kapalnya hingga Rp423,6 miliar, karena PSO dari pemerintah kurang dari biaya operasional yang diajukan. (ra)