Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

HEMAT ENERGI: Presiden dinilai tidak tegas

JAKARTA: Pelaku industri menilai pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengenai penghematan energi semalam tidak ada pengaruhnya terhadap sektor ekonomi dan industri dalam negeri.Achmad Widjaya, Sekretaris Jenderal Forum Industri Pengguna Gas Bumi,
News Editor
News Editor - Bisnis.com 30 Mei 2012  |  13:19 WIB

JAKARTA: Pelaku industri menilai pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengenai penghematan energi semalam tidak ada pengaruhnya terhadap sektor ekonomi dan industri dalam negeri.Achmad Widjaya, Sekretaris Jenderal Forum Industri Pengguna Gas Bumi, mengemukakan pidato tersebut dinilai sebagai keputusan politik yang tidak tegas, sehingga tidak akan mendapat gugatan kelas (class action) bagi sektor ekonomi.Menurutnya, pemerintah sebaiknya melakukan tindakan tegas, misalnya menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), sebagai salah satu langkah penghematan energi di dalam negeri dan penambahan pemasukan bagi negara. “Lebih baik tegas, naikkan saja BBM,” ujarnya Rabu 30 Mei 2012.Selain itu, Achmad juga mengkritik salah satu kebijakan presiden, yakni penghematan penggunaan listrik dan air di kantor pemerintah di seluruh daerah.Dia mempertanyakan sistem kontrol antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Pemerintah daerah memiliki kuasa tersendiri tanpa harus meminta persetujuan pemerintah pusat. “Lebih luasnya, APBN dan APBD tidak menjadi kontribusi buat rakyat,” tuturnya.

 

Achmad menegaskan pengusaha tidak melihat ada insentif tambahan dari pemerintah untuk sektor ekonomi. Pemerintah, ujarnya, dinilai lebih suka berbicara secara makro dan tidak mau berbicara mikro yang bersifat class action.“Itu berbahaya untuk produktivitas industri dan perbankan,” tegasnya.

Dia menambahkan program mikro yang diterapkan pemerintah saat ini tidak jelas. Dalam kurun waktu 8 tahun, pemerintahan SBY-Boediono tidak memberikan insentif apapun buat pengusaha.“Pemerintah malah terkadang memberatkan pelaku industri dengan adanya sejumlah peraturan menteri yang terbit terus dan diberlakukan. Itu jadinya menjadi ancaman, beban ongkos juga bertambah,” ujarnya.(12/Bsi)


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Sumber : Herdiyan

Editor : Puput Jumantirawan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top