JAKARTA: BPK menemukan potensi kehilangan penerimaan negara Rp2,35 triliun terkait pendapatan negara dari migas pada laporan keuangan pemerintah 2011.Ketua BPK Hadi Poernomo menjelaskan kehilangan penerimaan tersebut akibat inkosistensi penggunaan tarif pajak dalam perhitungan PPh Migas dan perhitungan bagi hasil migas."Terdapat inkonsistensi penggunaan tarif pajak sehingga pemerintah kehilangan penerimaan negara sebesar Rp2,35 triliun," katanya dalam sambutan setelah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2011 kepada DPR, hari ini.Selain itu, BPK menyatakan pemerintah tidak mengelola PPh Migas dengan optimal hingga tidak bisa merealisasikan hak atas PPh Migas dan sanksi adminstrasi senilai Rp747,08 miliar.Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan pemerintah segera melakukan amandemen PSC dan/atau tax treaty atas Kontraktor Kontrak Kerjasama yang menggunakan tax treaty.Pemerintah juga disarankan menetapkan aturan mengenai pembagian kewenangan antar instansi dan mekanisme pemantauan serta penagihan kewajiban PPh Migas.Hadi menambahkan BPK menemukan permasalahan lain terkait Migas terkait ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.Dia menyatakan realisasi PBB Migas seniali Rp3,96 triliun tidak bisa diyakini kewajarannya karene penetapan PBBB Migas atas areal onshore tidak sesuai dengan UU PBB dan UU Migas.BPK merekomendasikan pemerintah menetapkan obyek pajak PBB Migas secara jelas sesuai dengan UU serta memperbaiki petunjuk pengisian Surat Pemberitahuan Objek Pajak dan mekanisme penetapan PBB Migas. (arh)
BACA JUGA:
- Skandal seks DPR mulai terkuak
- Kekhawatiran data China pukul saham pertambangan
- Hasil F1 Monaco, Webber juaranya
- Rossi masuk Honda gantikan Stoner?
- Nilai tukar rupiah, gimana hari ini?
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
