Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

KAPAL OFFSHORE-INSA bersinergi dengan BP Migas penuhi ketersediaan armada

 
Hery Trianto
Hery Trianto - Bisnis.com 17 Mei 2012  |  15:05 WIB

 

JAKARTA: Indonesian National Shipowners' Association (INSA) menggandeng Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) untuk berusaha memenuhi ketersediaan kapal offshore di sektor hulu migas.
 
Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto mengatakan kesepakatan itu adalah komitmen perusahaan pelayaran nasional untuk berusaha memenuhi ketersediaan kapal—kapal penunjang operasi lepas pantai (offshore) sesuai dengan PM No. 48/2011.
 
“Penandatangan pada Selasa pekan ini menjadi langkah strategis untuk mendukung program pemberdayaan industri pelayaran nasional sejak 2005. Kami bersepakat berusaha memenuhi ketersediaan kapal di sektor hulu migas,” katanya dalam siaran pers di Jakarta hari ini.
 
Usai menghadiri peluncuran IPC Care pada Rabu pekan ini, Carmelita juga mengatakan kesepakatan yang menjadi bagian dari upaya melaksanakan kebijakan nasional yakni asas cabotage itu sejalan dengan dengan amanat UU No.17/ 2008 tentang Pelayaran.
 
Dia menjelaskan INSA berkomitmen untuk melaksanakan ketentuan tersebut. “Kami yakin, sesuai dengan Permenhub No.48 tahun 2011 itu, pelaksanaan asas cabotage di sektor hulu migas akan berjalan dengan baik, kami berusaha untuk memenuhi itu,” katanya.
 
Wakil Ketua Umum INSA Darmansyah Tanamas menambahkan dalam masa mendatang, pengadaan kapal offshore akan diarahkan untuk melaksanakan peta jalan asas cabotage—asas yang mewajibkan angkutan laut dalam negeri menggunakan kapal nasional—di sektor hulu migas.
 
Kebijakan itu, katanya, ditargetkan dapat dilaksanakan secara penuh dalam 3 tahun ke depan. “Ini tantangan yang harus dijawab bersama,” ujarnya.
 
Menurut dia, kapal—kapal tersebut terdiri dari kapal yang bergerak di sektor survei seismik, pengeboran dan kontruksi lepas pantai, termasuk untuk penyediaan kapal penunjang operasi offshore jenis tertentu.
 
Pemerintah menerbitkan PM No.48/2011 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Izin Penggunaan Kapal Asing untuk Kegiatan Lain yang Tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang dan/atau Barang dalam Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri.
 
Permenhub yang terbit pada 18 April 2011 itu mengatur secara ketat penggunaan kapal asing untuk kegiatan survei, konstruksi dan pengeboran lepas pantai baik mengenai jangka waktu penggunaannya, proses perizinannya maupun mekanisme pengoperasiannya.
 
Beleid ini memberikan toleransi batas waktu penggunaan kapal asing untuk sejumlah kegiatan non-angkutan penumpang dan barang mulai 2012 hingga 2015.
 
Di tempat terpisah, Direktur Lalu Lintas Laut dan Angkutan Laut Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Adolf R Tambunan mengatakan angkutan laut dalam negeri sudah mampu mengimplementaskan asas cabotage tersebut.
 
Namun Adolf mengakui ada satu jenis angkutan laut yang berkaitan dengan kegiatan lepas pantai yang belum sepenuhnya mengimplementasikan cabotage mengingat keterbatasan armada khusus offshore di mana perusahaan asing memiliki keunggulan.
 
“Ada satu angkutan laut yang kita belum punya yakni berkaitan dengan lepas pantai nah itu masih diberikan izin oleh pemerintah, ada kriterianya. Itu hanya diberikan pertama karena tipe itu belum ada dan dia mesti tender,” katanya.
 
Kementerian Perhubungan mencatat selama 5 tahun sejak asas cabotage diterapkan hingga Maret tahun ini jumlah kapal berbendera Indonesia pada pelayaran dalam negeri sudah mencapai 99% dari total jumlah kapal 11.132 unit.
 
Artinya dengan asumsi persentase demikian, 11.021 unit kapal kini sudah berbendera Indonesia menyesuaikan regulasi kebijakan nasional asas cabotage yang mewajibkan angkutan laut dalam negeri menggunakan kapal nasional.
 
Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, jumlah kapal per Maret 2005 masih sebanyak 6.041 unit terbagi atas milik perusahaan angkutan laut nasional (pemegang SIUPAL) dan milik perusahaan angkutan laut khusus (pemegang SIOPSUS).
 
“Perjuangan untuk regulasi cabotage itu bisa dibilang 3 tahun lamanya, rapat sana-sini, sampai akhirnya keluar Inpres 2005 dan hingga kini posisi 99% semua kapal berbendera Indonesia untuk pelayaran dalam negeri,” katanya. (sut)
 
 
 
 

BACA JUGA:

11:56 - Dolar AS Keok Di Pasar Asia

10:58 - HARGA EMAS Naik 1,93 Sen Dolar/Gram

06:53 - EDITORIAL BISNIS: Kasus Korupsi Jangan Tertutup Karena Musibah Sukhoi

02:25 - GAGALNYA LADY GAGA: Sold Out Dulu Baru Izin…?

01:55 - BLACK BOX SUKHOI: Ini Rute Perjalanan Panjang Kotak Hitam Setelah Ditemukan

01:46 - FINAL LIGA CHAMPIONS: Ujian Terberat DI MATTEO

 


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Sutarno

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top