JAKARTA: Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum menyatakan pemda di semua wilayah dihimbau untuk mencari sumber pendanaan lain, untuk meningkatkan alokasi pembiayaan air minum dan sanitasi di masing-masing wilayahnya. Hal tersebut menyusul dukungan dana dari APBD setiap tahunnya masih sangat rendah, sehingga perlu ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat.
Alasannya beragam, termasuk terbatasnya anggaran daerah itu sendiri. Direktur Bina Program Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Antonius Budiono mengatakan dukungan pendanaan APBD untuk dua sektor di atas masih di bawah dana APBN yang sifatnya stimulan. Karena itu, katanya, pemda diminta mencari alternatif sumber pembiayaan lain untuk peningkatan kebutuhan air minum dan sanitasi di daerahnya masing-masing.
Apalagi, mengingat sektor air minum dan sanitasi merupakan salah satu target MDGs 2015. "Selain pendanaan APBN dan APBD, potensi pembiayaan lain bisa didapat dari hibah, pinjaman lunak, kerjasama swasta, perbankan, CSR, maupun kontribusi dari masyarakat, ini yang harus ditingkatkan pemda" ujar Anton, Selasa 15 Mei 2012. Dia mengatakan selama ini, dukungan APBN untuk sektor air minum dan sanitasi rata-rata sekitar 35% pertahun, sedangkan APBD hanya sekitar 25%. Menurutnya, bagi pemda yang dapat meningkatkan anggaran alokasi itu, maka Kementerian Pekerjaan Umum akan meningkatkan alokasi anggaran dari APBN untuk wilayah tersebut.Misalnya, katanya, saat ini PU telah memprioritaskan alokasi dana APBN untuk wilayah Kalimantan Selatan, yang dinilai concern terhadap masalah air dan sanitasi.(ra)
JANGAN LEWATKAN:
>>> 10 ARTIKEL PILIHAN REDAKSI HARI INI
>>> 5 KANAL TERPOPULER BISNIS.COM
>>> 10 ARTIKEL MOST VIEWED BISNIS.COM
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
