SURABAYA: Pemprov Jatim siap mencabut larangan produk impor hortikultura masuk melalui Pelabuhan Tanjung Perak setelah ada regulasi yang mengatur kontrol dan lalu lintas pendistribusian komoditas tersebut secara jelas.Arifin, kabid perdagangan dalam negeri Disperindag Jatim mengatakan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur persoalan impor komoditas hortikultura cukup dilema. Di satu pihak pemerintah di hadapkan pada pasar bebas. Di pihak lain harus bisa melindungi dan memberdayakan petani.Apalagi produk hortikultura merupakan salah satu hasil pertanian utama di wilayah tersebut selain produk pangan lain seperti padi dan jagung. "Pada dasarnya Jatim tidak keberatan menjadikan Peabuhan Tanjung Perak sebagai salah satu pintu masuk impor produk hortikultura. Tetapi harus ada yang bisa menjamin lalu lintas distribusi komoditas tersebut tidak bocor di wilayah Jatim."Regulasi yang bisa menjamin kontrol lalu lintas barang ini merupakan bagian yang terpenting dari sekadar menyiapkan infrastruktur atau fasilitas pelabuhannya. Menurut Arifin harus ada aturan tegas serta data yang jelas siapa yang mengimpor dan kemana komoditas itu akan didistribusikan serta bagaimana sistem kontrol angkutan yang membawa barang tersebut ke alamat tujuan."Bahkan tidak kalah penting adalah bentuk sanksi tegas yang akan diberikan kepada pihak yang melanggar, mulai dari oknum hingga perusahaan pengimpornya," ungkapnya.Arifin mengatakan saat ini regulasi yang diinginkan Pemprov Jatim itu sedang dibahas di tingkat menteri terkait. Belum ada kepastian kapan akan selesai. Menurutnya wajar jika Gubernur Jatim sangat berhati-hati dengan kebijakan tersebut. Pasalnya sudah bukan rahasia lagi jika banyak produk hortikultura impor seperti buah dan sayuran yang sering membanjiri pasar tradisionl dan modern. Selain itu juga sudah banyak petani yang terpuruk akibat kondisi tersebut. "Kami tidak mengingikan kondisi petani lebih buruk lagi."Sebagaimana diketahui Pemerintah telah merencanakan impor hortikultura seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RPIH). Impor tersebut rencananya hanya melalui empat pintu masuk yaitu Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Pelabuhan Belawan Medan, Pelabuhan Makassar Sulawesi Selatan dan Bandara Soekarno Hatta Jakarta.Penetapan empat pintu masuk tersebut sesuai Permentan Nomor 90 Tahun 2011 tentang perubahan atas Permentan Nomor 18 Tahun 2008 mengenai persyaratan tindakan karantina tumbuhan untuk pemasukan hasil tumbuhan hidup berupa sayuran umbi lapis segar ke dalam wilayah Indonesia.Namun sampai saat ini Gubernur Jatim tetap menolak masuknya hortiklututa impor di Tanjung Perak meskipun berulang kali PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS) mengumumkan kesiapannya kepada sejumlah mediaBahkan belum lama ini juru bicara PT TPS, M Soleh kembali menumumkan bahwa perseroannya telah menyiapkan penumpukan di Blok Q yang mampu menampung sekitar 1.425 kontainer ukuran 21 kaki.Jika arus peti kemas cukup tinggi, manajemen TPS telah menyiapkan lapangan penumpukan pendukung di Blok R. Selain lapangan penumpukan, TPS juga sudah menyiapkan pendingin sebanyak 372 bok dengan kapasitas 3.720 kontainer atau sekitar 5.208 TEUS. (faa)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
