JAKARTA: Pemerintah berniat mengajukan peningkatan royalti setidaknya 5 kali lipat dalam renegosiasi kontrak tambang dengan sejumlah perusahaan tambang.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan belum semua renegosiasi KK memasuki tahap final. Menurutnya, ada sebagian perusahaan yang setuju, sebagian setuju, dan sama sekali tidak setuju renegosiasi.
"Freeport sudah setuju. Makanya sebaiknya ditunggu saja, karena renegosiasi ini tidak sederhana. Ada banyak yang dibahas," katanya hari ini.
Berapa poin renegosiasi yang tengah dibahas, kata Hatta, terkait royalti perusahaan yang disetorkan kepada negara, divestasi saham, pelapasan lahan, industri hilirisasi, dan pengembangan komunitas.
"Itu poin-poin pentingnya. Tapi berapa besarannya sekarang sedang dilakukan pembahasan. Kalau royalti 1%, direnegosiasi naik ke 2%-3% kita tidak mau, setidaknya harus 5 kali lipat," tegas Hatta.
Sebelumnya, Dirjen Mineral dan Batu bara Kementerian ESDM Thamrin Sihite mengatakan pemerintah telah berhasil menyelesaikan renegosiasi 13 kontrak tambang. Renegosiasi itu terdiri dari 5 Kontrak Karya (KK) dan 8 Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara (PKP2B).
“Ada 5 KK dan 8 PKP2B yang akan ditandatangani amandemen kontraknya, narasinya sudah selesai,” ujar Thamrin.
Adapun 5 KK tersebut, a.l. Tambang Mas Sable, Kasongan Bumi Kencana, dan Iriana Mutiara Idenburg. Sementara, PKP2B yang sedang direnegosiasi a.l. Selo Argokencono Sakti, Tanjung Alam Jaya, Sumber Kurnia Buana, Bangun Benua Persada Kalimantan, dan Kadya Caraka Mulia.
Secara total, sudah ada 69 perusahaan tambang yang setuju seluruhnya dengan poin-poin renegosiasi, terdiri dari 9 KK dan 60 PKP2B. (sut)
