KAPAL PELNI dimodifikasi jadi kapal 3-in-1 dan 2-in-1

JAKARTA: PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) akan memodifikasi kapal penumpang menjadi kapal 3-in-1 (penumpang, barang, kendaraan) dan kapal 2-in-1 (kapal penumpang, barang) untuk mengantisipasi seretnya kucuran dana subsidi PSO (public service obligation).
Arif Gunawan Sulistyono
Arif Gunawan Sulistyono - Bisnis.com 29 April 2012  |  16:16 WIB

JAKARTA: PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) akan memodifikasi kapal penumpang menjadi kapal 3-in-1 (penumpang, barang, kendaraan) dan kapal 2-in-1 (kapal penumpang, barang) untuk mengantisipasi seretnya kucuran dana subsidi PSO (public service obligation).

 
Saat ini, BUMN pelayaran itu membiayai sendiri operasional kapalnya hingga Rp423,6 miliar, karena PSO dari pemerintah kurang dari biaya operasional yang diajukan.
 
Untuk mengantisipasi semakin banyaknya dana operasional kapal yang harus dibiayai sendiri, PT Pelni berniat memodifikasi empat kapal penumpang  menjadi kapal  3-in-1, yaitu berfungsi sebagai kapal penumpang di atas 2.000 orang, kapal barang, dan kapal pengangkut kendaraan.
 
Pelni juga berencana memodifikasi kapal penumpang menjadi kapal 2-in-1, yaitu berfungsi sebagai kapal penumpang berkapasitas 1.000 orang dan kapal pengangkut barang.
 
Berdasarkan catatan PT Pelni, sejak 2003 hingga 2010, penyerapan dana PSO dari pemerintah sebesar Rp3,94 triliun, dan berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), penggunaan dana menjadi Rp4,36 triliun.
 
“Dengan demikian ada selisih Rp423,6 miliar, artinya Pelni menanggung sendiri operasional kapal yang sebenarnya di PSO pemerintah,” kata Senior Manajer Pemasaran dan Pengembangan Usaha PT Pelni Effendi hari ini  Minggu 29 April 2012.
 
Dia menjelaskan perbedaan biaya yang diaudit BPK dengan dana PSO yang terserap versi Pelni itu terjadi karena dana dari pemerintah sebenarnya kurang mencukupi biaya operasional. Misalnya, untuk periode 2010, pihaknya mengajukan Rp869 miliar, namun yang disetujui hanya Rp600 miliar, selanjutnya oleh BPK, penyerapan dihitung sebesar Rp740 miliar.
 
Pada 2011, lanjut Effendi, Pelni mendapat dana PSO Rp872 miliar sedangkan yang diajukan Rp900,8 miliar dan yang terserap Rp931,6 miliar, namun belum ada hasil audit BPK untuk penyerapan dana PSO tahun lalu.
 
Dia menambahkan pada tahun ini, Pelni mengajukan PSO senilai Rp916,7 miliar, namun yang disetujui dan masih dijanjikan Rp897,6 miliar untuk 22 kapal.
 
“Jumlah dana PSO yang disediakan pemerintah tidak sesuai dengan kebutuhan operasional Pelni, dan pembayaran PSO dlaksanakan jauh dibelakang setelah pekerjaan selesai,” tuturnya.
 
Ke 22 kapal yang mendapat PSO dari pemerintah tersebut diantaranya KM Umsini (Surabaya—ParePare), KM Kelud (Jakarta—Medan), KM Tidar (Surabaya—Balikpapan), KM Ciremai (Jakarta—Ambon-Makassar), dan KM Wilis (Makssar—Larantuka). (sut)

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Sutarno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top