JAKARTA: Negara anggota Bank Dunia berkomitmen untuk memfasilitasi pola kerja sama inovatif untuk mengembangkan peran swasta dalam pembangunan, misalnya melalui skema kerja sama pemerintah swasta (KPS).
Armida S. Alisjahbana, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas, mengatakan dalam forum World Bank Spring Meeting, fokus Komite Pembangunan a.l. untuk memfasilitasi pola kerja sama inovatif untuk mengembangkan peran swasta dalam pembangunan.
"Dibahas soal fasilitasi pola kerja sama inovatif untuk mengembangkan peran swasta dalam pembangunan, misalnya dalam skema PPP (public private partnership)," kata Armida di kantornya, Sabtu.
Menurut Armida, untuk dapat mengembangkan proyek dengan skema pendanaan KPS, seluruh pemangku kepentingan perlu mengubah pola pikir, bahwa pembangunan tidak terbatas pada anggaran pemerintah dan pembangunan fisik.
"Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan swasta harus berubah mindset-nya terkait peraturan, persiapan, koordinasi, perijinan, maupun pelayanan. Macetnya di situ semua [KPS]," tutur Armida.
Armida mencontohkan, pembangunan infrastruktur tidak bisa sepenuhnya menggunakan APBN, tetapi juga membutuhkan peran swasta. Infrastruktur dasar, katanya, menjadi bagian pemerintah, namun infrastruktur publik dapat menjadi proyek potensial KPS.
Bastary Pandji Indra, Direktur KPS Kementerian PPN/Bappenas mengakui perkembangan KPS di Indonesia terbilang lambat. Pada 2011, hanya 12 dari 79 proyek yang berhasil ditransaksikan. Sementara tahun ini, terdapat 58 proyek potensial KPS yang nilainya diperkirakan US$51,2 miliar.
Untuk memajukan KPS, kata Bastary, pola pikir mendahulukan APBN untuk proyek-proyek pembangunan harus diubah.
"Satu proyek harusnya dilihat dulu lebih baik diambil pemerintah atau diswastakan. Di kita, kalau ada APBN, pakai APBN saja, kalau tidak ada baru diswastakan, menjual proyeknya sulit sekali," kata Bastary.(msb)
