SUBSIDI BBM: Pemerintah terus menghemat belanja

 
Diena Lestari | 26 April 2012 17:00 WIB

 

JAKARTA: Pemerintah menyiapkan langkah penghematan belanja hingga Rp70 triliun guna menutup pembengkakan subsidi BBM dan mengamankan kesehatan APBN-P 2012.

 

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengungkapkan terdapat mismatch pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2012. Pasalnya, postur APBN-P dibangun atas asumsi terjadi kenaikan harga BBM bersubsidi sebesar Rp1.500 per liter.

 

"APBN-P walaupun mismatch, harus kita jalankan dengan sehat dan tidak terdistorsi dalam pelaksanaannya. Untuk itu ada sejumlah langkah kebijakan untuk menjaga ketahanan fiskal," kata Hatta dalam Musrenbangnas 2012, 26 April 2012.

 

Langkah kebijakan untuk menjaga ketahanan fiskal, kata Hatta, berupa optimalisasi penerimaan negara, yakni dengan memastikan target penerimaan perpajakan dan PNBP dalam APBN-P 2012 dapat dicapai, serta tambahan penerimaan negara akibat kenaikan harga minyak mentah Indonesia berpotensi mencapai Rp42,3 triliun.

 

Selain itu, dengan asumsi penyerapan belanja APBN-P 2012 yang hanya mencapai 95%, maka terdapat penghematan sebesar Rp26,7 triliun.

 

Penghematan lain juga berasal dari dana cadangan belanja non Kementerian/Lembaga transito sebesar Rp5 triliun, subsidi pangan 1 bulan Rp1,5 triliun, subsidi raskin ke-14 Rp1,5 triliun, subsidi siswa miskin Rp4,7 triliun, dan kompensasi perubahan besaran subsidi Rp30,6 triliun.

 

Dengan demikian, APBN-P 2012 berpotensi dihemat sebesar Rp70 triliun. Anggaran penghematan ini  dapat digunakan untuk menutup pembengkakan subsidi BBM apabila tidak terjadi kenaikan harga BBM bersubsidi pada tahun ini.

 

"Pengendalian subsidi listrik harus diupayakan dengan memastikan energy mix dilakukan dengan benar. Pengendalian konsumsi BBM bersubdisi diharapkan dapat menghemat volume dari 44 juta kiloliter menjadi 42 juta kiloliter," kata Hatta.

 

Langkah kebijakan tersebut, kata Hatta, perlu dilakukan karena meski pemerintah telah mengantongi kewenangan untuk menyesuaikan harga jual eceran BBM bersubsidi dalam pasal 7 ayat 6a UU APBN-P 2012.

 

Pasalnya, pemerintah tidak bisa menunggu kapan syarat 15% di atas asumsi ICP selama 6 bulan terahir tercapai, tanpa ada kebijakan strategis.

 

"Kita tidak bisa menduga-duga, makanya kita bikin beberapa langkah kebijakan penghematan kuota BBM bersubsidi. Karena kalau kita tidak melakukan apa-apa, maka subsidi kita bengkak jadi Rp340 triliun dan defisit di atas 3%," kata Hatta.

 

Kebijakan tersebut, a.l. dengan melaksanakan konversi BBM ke BBG, melakukan kampanye hemat energi, mengendalikan penggunaan BBM untuk pembengkit tenaga listrik, dan menghemat listrik hingga 20% dari kantor-kantor pemerintah.

 

Herry Purnomo, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan menambahkan penghematan APBN-P 2012 pada pos belanja subsidi siswa miskin, raskin ke-14, subsidi pangan 1 bulan, dan kompensasi BBM dilakukan karena anggaran tersebut disiapkan untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM bersubsidi.

 

"Itu anggaran tambahan karena asumsi ada kenaikan BBM, karena (sampai saat ini) BBM tidak naik, jadi itu tidak dicairkan. Itu langkah-langkah riil yang disiapkan pemerintah sebagai antisipasi lonjakan subsidi," kata Herry.

 

Pada kesempatan yang sama, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Armida S. Alisjahbana mengatakan efisiensi belanja yang dilakukan pemerintah, jangan sampai mempengaruhi target-target pembangunan, seperti pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan mencapai 6,5% pada 2012.

 

Armida juga mengungkapkan upaya pengendalian konsumsi BBM bersubsidi akan dimulai dari pemerintah dan BUMN. Baru kemudian pemerintah berharap swasta dan masyarakat ikut berpartisipasi.

 

"Bagaimanapun juga, kalau BBM tidak naik, implikasinya bagaimana penghematan energi khususnya BBM berusubsidi, karena APBN-P 2012 kuota sudah ditentukan 40 juta kiloliter. Itu yang diharapkan dapat dimulai per 1 Mei," kata Armida.  (ea) 

 

Tag :
Editor : Marissa Saraswati

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top