JEMBATAN SELAT SUNDAPemerintah tak cari dana utangan

 
Martin-nonaktif
Martin-nonaktif - Bisnis.com 24 April 2012  |  18:49 WIB

 

JAKARTA:Pemerintah pusat tidak akan mencampuri soal upaya konsorsium untuk mencari pihak yang akan ikut mendanai pembangunan Jembatan Selat Sunda, yang dikabarkan akan didukung oleh  dana  dari  China.
 
Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan  dalam pembiayaan jembatan yang menjadi salah satu proyek besar di dalam masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia (MP3EI)  tersebut, pemerintah tidak berutang untuk mendanai pembangunannya.
 
"Pemerintah dalam hal ini tidak berutang dan tidak memiliki kaitan langsung terhadap pembiayaan [pembangunan Jembatan Selat Sunda]," katanya di Istana Presiden hari ini, Selasa 24 April 2012.
 
Hatta mengatakan karena pembangunan Jembatan Selat Sunda  dibiayai sepenuhnya oleh swasta dan  tidak menggunakan dana APBN, maka pemerintah mempersilakan pengembang, inisiator (pemerintah provinsi Banten dan Lampung) membentuk konsorsiumnya.
 
Dalam pembentukan konsorsium tersebut, ujarnya, juga mesti mengajak BUMD dan tidak tertutup kemungkinan juga mengajak  pihak lain.
 
"Saat ini prosesnya sedang merampungkan draf dari agreement, karena bagaimanapun juga sistemnya itu tetap mengacu pada sistem yang terbuka, tender," kata Hatta.
 
Hatta mengatakan ditargetkan  Jembatan Selat Sunda bisa mulai dibangun pada tahun 2014.
 
Ketika ditanyakan kabar adanya kesiapan pihak China untuk menyokong dana sekitar US$ 10 miliar, Hatta mengatakan pemerintah mempersilakan hal itu untuk dilakukan pihak pengembang.
 
"Itu silakan saja pengembang, tapi kita pemerintah belum sampai ke situ," kata Hatta.
 
Sebelumnya diberitakan pengusaha Tommy Winata disebut-sebut  melobi Dewan Negara China agar memberikan lampu hijau kepada BUMN negeri itu untuk ambil bagian dari proyek pembangunan Jembatan Selat Sunda yang investasinya mencapai US$10 miliar.
 
Bisnis Indonesia edisi 7 Februari 2012 melaporkan, Wisnu Chandra, Wakil Dirut Bank Artha Grahayang terlibat dalam pembahasan proyek itu, mengatakan Tommy mengatakan hal itu dalam rapat di Kantor Kementerian Koordinator bidang ekonomi beberapa waktu lalu. (sut)
 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Sutarno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top