BIAYA LOGISTIK: Pemerintah kejar penurunan 3%

JAKARTA: Pemerintah menargetkan penurunan biaya logistik sebesar 3% hingga 2015, sehingga biaya logistik nasional diharapkan bisa menjadi 24% terhadap produk domestik bruto.
Diena Lestari | 12 April 2012 21:34 WIB

JAKARTA: Pemerintah menargetkan penurunan biaya logistik sebesar 3% hingga 2015, sehingga biaya logistik nasional diharapkan bisa menjadi 24% terhadap produk domestik bruto.

 
Edy Putra Irawadi, Deputi bidang Industri dan Perdagangan Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, menuturkan melalui Peraturan Presiden No.26/2012 tentang Cetak Biru Sistem Logsitik Nasional pemerintah ingin melakukan efisiensi terhadap biaya logistik yang saat ini cenderung menyebabkan ekonomi berbiaya tinggi.
 
"Intinya adalah kita ingin melakukan efisiensi biaya logistik sekaligus pengawasannya. Biaya logistik itu kita targetkan bisa menurun 3% terhadap PDB. Sekarang kan biaya logistik kita 27% dari PDB, bandingkan saja dengan Amerika Serikat yang hanya 9%," ujarnya hari ini.
 
Sebelumnya pemerintah bertekat menurunkan biaya logistik hingga 14,9% pada 2015. Namun, target penurunan 3% dalam 5 tahun dinilai lebih realistis.
 
Sementara itu, pemerintah juga berniat untuk mereduksi 10% waktu dan ketidakpastian terkait supply chain management pada 2015. Untuk itu pemerintah akan membangun Indonesia Logistik (Inalog) sebagai bentuk pelayanan perizinan satu pintu di sektor logistik.
 
"[Dalam Perpres Sislognas] ada 17 prioritas utama, salah satunya Inalog. Ini seperti INSW (Indonesia Nasional Single Window) di pelabuhan dan bandara, dan NSW investasi di BKPM, tapi logistik. Jadi nanti kita punya Indonesia single bussiness gateway, bisa mengurus izin segala macam," jelasnya.
 
Selain itu, kata Edy, pemerintah juga akan menetapkan dua  palabuhan dan dua bandara sebagai pintu gerbang perekonomian Indonesia di kawasan Barat dan Timur Indonesia. Dua bandara tersebut yakni Bandara Hasanuddin-Sulawesi Selatan dan Bandara Kualanamu-Sumatera Utara.
 
Adapun,  dua pelabuhan yang dimaksud yakni pelabuhan hub internasional Bitung-Sulawesi Utara dan pelabuhan internasional di Kuala Tanjung-Sumatera Utara.
 
"Yang paling penting, kita ingin memperkuat integrasi ekonomi domestik. Salah satunya, tahun ini kita akan bangun pusat distribusi pasar. Kita targetkan ada 19 sampai 2014, tahun ini paling tidak ada dua," tuturnya.
 
Direktur Perdagangan, Investasi, dan Kerja Sama Internasional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan sektor jasa menjadi sektor strategis yang harus diperhatikan menjelang Asean Economic Community 2015.
 
"Sektor jasa, terutama jasa logistik, karena targetnya liberalisasi jasa logistik di Asean akan mulai 2013," ungkapnya. (sut)
 

 

Tag :
Editor : Sutarno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top