JAKARTA: Pemerintah berupaya meredam ekspektasi inflasi akibat penundaan kenaikan harga BBM bersubsidi dengan menggencarkan operasi pasar dan melakukan himbauan moral.
Pasalnya, pemerintah khawatir ekspektasi inflasi akan berlarut-larut.
Menkeu Agus D.W. Martowardojo mengatakan penurunan tingkat daya beli masyarakat akibat lonjakan harga barang yang dipicu oleh ekspektasi inflasi atas penundaan kenaikan harga BBM bersubsidi dapat berlangsung cukup lama.
Hal itu, menurut dia, menjadi preseden yang tidak baik untuk kegiatan ekonomi.
"Kalau tidak hati-hati bisa cukup lama dan itu tidak baik ya. Jadi kita harus lawan dengan melakukan OP (operasi pasar) dan moral suasion karena di pengalaman-pengalaman negara lain juga begitu kalau sudah ada persepsi, ekspektasi inflasi seperti itu," ujarnya di kantor Kemenkeu, Kamis 5 April 2012.
Meningkatnya ekspektasi inflasi, kata Menkeu, menjadi satu hal yang sedang ditangani seiring dengan menggantungnya keputusan penyesuaian harga BBM bersubsidi.
Seperti diketahui, meski harga jual bahan bakar minyak bersubsidi tidak jadi dinaikkan sebesar Rp1.500 per liter, namun sebagian pasar dan spekulan sudah menghitung ekspektasi rencana pemerintah tersebut pada harga jual sejumlah barang.
Atas hal ini, Agus mengimbau agar para pedagang dan produsen tidak menaikan harga jual sepihak, karena harga BBM bersubsidi belum jadi disesuaikan oleh pemerintah.
"Sebagaimana kita tahu, sekarang akan ada terus operasi pasar. BUMN juga bikin operasi pasar di seluruh Indonesia. Dan juga perlu ada moral suasion seperti sekarang ini, kita katakan bahwa jangan dinaikkan harganya," kata Menkeu.
Agus berharap dengan upaya tersebut, pemerintah dapat mengatasi dampak negatif ekspektasi inflasi terhadap harga kebutuhan pokok dan penurunan daya beli masyarakat.
CUKUP REALISTIS
Fauzi Ichsan, Kepala Ekonom Standard Chartered Bank, mengatakan asumsi inflasi dalam APBN-P 2012 sebesar 6,8% cukup realistis.
Namun, dengan penundaan kenaikan harga BBM bersubsidi hingga waktu yang belum ditentukan akan mengerek ekspektasi inflasi.
"Kalau misalnya rata-rata ICP 6 bulan terakhir 15% di atas asumsi APBN-P, pemerintah mempunyai lampu hijau menaikan BBM. Menurut hemat kami di Juni-Juli harga rata-rata akan tercapai, otomatis ekspektasi inflasi naik," ujarnya.
Namun Fauzi mengakui, menaikan harga BBM bersubsidi di Juni-Juli dan masa Puasa-Lebaran merupakan keputusan yang sulit secara politis.
Bagaimanapun juga, katanya, pemerintah memiliki wewenang hukum untuk menaikan harga, tinggal menunggu keberanian pemerintah.
Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik, ekspektasi inflasi dari rencana kenaikan harga BBM bersubsidi sudah mulai berdampak pada minggu ke-3 dan ke-4 Maret 2012.
Akibatnya pada Maret terjadi inflasi 0,07%, padahal dalam 2 tahun terakhir Maret selalu terbentuk deflasi, yakni sebesar -0,14% pada 2010, dan -0,32% pada 2011. (ea)
