BANTUAN SOSIAL: Perlu dibentuk protokol perlindungan

JAKARTA: Bank Dunia menyarankan pemerintah Indonesia segera membentuk protokol perlindungan dan bantuan sosial yang juga mencakup BLSM agar penyalurannya tidak dipolitisasi.Ekonom Senior Bank Dunia di Indonesia bidang Kemiskinan Vivi Alatas mengatakan pemerintah harus menyusun protokol perlindungan sosial sehingga program semacam bantuan langsung tunai dapat diterapkan sesuai kriteria tanpa dikaitkan dengan isu-isu politis."Pemerintah harusnya juga punya mekanisme kapan BLT ini harus dikucurkan dan kapan tidak, semacam protokol, jadi menghindari unsur-unsur politik," kata Vivi  dalam peluncuran laporan "Indonesia Economi Quarterly: Redirecting Spending", Rabu, 4 April 2012.Selain itu, Bank Dunia juga menyoroti minimnya anggaran bantuan sosial yang dialokasikan pemerintah dalam APBN. Berdasarkan catatan Bank Dunia, pemerintah Indonesia hanya menganggarkan 0,5% dari PDB untuk program bantuan sosial. Sementara anggaran subsidi BBM pada 2011 mencapai 2,2% dari PDB."Pemerintah hanya alokasikan 0,5% PDB untuk perlindungan sosial. Negara lain di kawasan besarannya sekitar 1,3% PDB, bahkan di India 4 kali lebih besar dari Indonesia," kata Vivi.Sebagai pembanding, kata Vivi, negara-negara berpendapatan menengah lainnya seperti Brasil dan India, masing-masing menghabiskan 1,4% dan 2,2% untuk bantuan sosial."Meski tingkat kemiskinan di Indonesia turun menjadi 12,5% pada 2011, tetapi 25% penduduk Indonesia masih hidup di bawah garis 'hampir miskin' dan sangat rentan terhadap goncangan ekonomi," kata Kepala Ekonom Bank Dunia untuk Indonesia Shubham Chaudhuri. (04/tw)