JAKARTA: Keputusan pemerintah dan Badan Anggaran DPR untuk mengalokasikan cadangan risiko fiskal khusus untuk listrik sebesar Rp23 triliun dinilai tepat karena ketergantungan pembangkit PLN pada bahan bakar fosil berisiko memperbesar biaya produksi seiring kenaikan harga minyak dunia.Ekonom Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Latif Adam menilai struktur energi PLN yang 67% tergantung pada bahan bakar fosil berisiko tinggi untuk membengkak di tengah melonjaknya harga minyak dunia.Menurut Latif, keputusan pemerintah dan Banggar DPR untuk mengalokasikan subsidi listrik Rp64,9 triliun dan cadangan risiko listrik Rp23 triliun merupakan langkah yang tepat. Namun, harus dipastikan penggunananya agar terhindar dari moral harzard oleh PLN."Tepat dialokasikan risiko fiskal khusus untuk listrik, tapi juga harus diwaspadai munculnya moral hazard. Karena kalau PLN sudah tahu ada cadangan fiskal, nanti malah jadi boros dan tidak optimal mengupayakan cost produksi yang efisien," katanya, Senin 26 Maret 2012.Menurutnya, penggunaan cadangan risiko fiskal untuk listrik ini harus dikawal, sehingga tidak menjadi entry poin untuk PLN memanfaatkannya untuk kepentingan yang tidak efisien.
Pada praktiknya, penggunaan cadangan risiko fiskal tersebut harus melalui persetujuan komisi terkait di DPR. (ra)
