BALIKPAPAN: Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak mengharapkan anggota Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kaltim tidak hanya merebutkan proyek kecil dari APBD provinsi tetapi juga bisa menggarap sektor industri baru yang bisa menyerap lebih banyak tenaga kerja.
“Banyak peluang yang masih bisa dikembangkan dengan memanfaatkan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif yang dimiliki Kaltim,” ujar Awang seusai membuka Musyawarah Daerah Provinsi V Kadin Kaltim, akhir pekan ini.
Awang mencontohkan sektor agroindustri yang menggandeng Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menyukseskan program food estate seluas 200.000 hektare.
Lahan yang sudah disiapkan oleh beberapa kabupaten yang ada di Kaltim bisa dijajaki oleh pengusaha lokal untuk mengembangkan kapasitas usahanya.
Selain itu, para anggota Kadin juga bisa membantu mensukseskan dua klaaster industri yang telah diresmikan di Kaltim yakni klaster industri berbasis gas dan kondensat di Bontang serta klaster industri berbasis pertanian dan oleokemikal yang terletak di Maloy.
Untuk itu, dia mengharapkan pengurus kadin baru yang dipilih melalui Musdaprov V Kadin Kaltim bisa mendorong para anggotanya untuk berpartisipasi dalam pembangunan Kaltim.
Dengan demikian para pengusaha lokal akan tumbuh dan berkembang serta mampu bersaing dengan pengusaha luar Kaltim.
Sementara itu, Ketua Kadin Kaltim periode 2007-2012 Fauzi Bahtar mengatakan para pengusaha lokal sudah siap untuk menerima tantangan dari Gubernur Kaltim untuk berpartisipasi dalam pembangunan Kaltim.
“Kami sudah mempersiapkan itu. Kami akan membentuk semacam musyawarah pengusaha agar ada pengelompokan pengusaha lokal,” katanya.
Dia mengatakan musyawarah pengusaha semacam ini diperlukan untuk memperkuat eksistensi pengusaha lokal dalam bersaing dengan pengusaha luar Kaltim.
Selama ini, dia mengakui porsi proyek yang didapatkan oleh pengusaha lokal dari proyek APBD provinsi sangat kecil karena tidak adanya kerja sama yang kuat antar pengusaha lokal.
Para anggota kadin juga perlu untuk mengeratkan hubungan dengan Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) Provinsi serta bupati atau walikota.
“Karena kedua perangkat itu yang memiliki hubungan dengan kami dalam menjalankan usaha,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
