PENERIMAAN MIGAS: Pemerintah dan DPR sepakati Rp278,02 triliun pada 2012

JAKARTA: Pemerintah dan Badan Anggaran DPR-RI menyepakati target penerimaan negara dari sektor minyak dan gas dalam RAPBNP 2012 sebesar Rp278,02 triliun dengan besaran cost recovery US$15,1 miliar.Plt. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro memaparkan pajak penghasilan (PPh) migas dipatok sebesar Rp67,91 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) SDA minyak Rp150,84 triliun, PNBP gas Rp47,46 triliun, dan PNBP lainnya yang merupakan bagian dari domestik market obligation (DMO) sebesar Rp11,79 triliun."Dalam APBN-P 2012, cost recovery US$15,1 miliar dan total penerimaan negara dari migas Rp278.02 triliun," kata Bambang dalam rapat Panja A Banggar DPR, Selasa malam (20/03).Total penerimaan migas ini naik Rp12,08 triliun dari RAPBN-P 2012 yang diajukan pemerintah Rp265,94 triliun. Di sisi lain, target penerimaan migas sebesar Rp278,02 triliun cenderung stagnan jika dibandingkan dengan realisasi 2011 yang mencapai Rp278,27 triliun.Sementara itu, asumsi cost recovery sebesar US$15,1 miliar diketok Banggar dengan catatan pemerintah harus melakukan efisiensi biaya produksi, mengupayakan renegosiasi harga gas, dan menjaga realisasi proyek eksplorasi lumbung migas baru."Cost recovery ini berkaitan dengan proyek-proyek baru, eksplorasi, dan realisasi investasi. Jadi akan berpengaruh jangka panjang," ujar Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Evita Legowo.Senada dengan yang diungkapkan Evita, Kepala BP Migas R. Priyono juga mengungkapkan dengan nilai cost recovery US$15,1 miliar, pihaknya akan bekerja keras guna meningkatkan penerimaan."Kami lebih baik cost recovery tetap US$15,1 miliar dan kerja keras untuk meningkatkan revenue agar rasio cost terhadap revenue-nya bisa turun," ungkap Priyono.Dalam rapat tersebut, Banggar DPR memberikan catatan bahwa rasio cost recovery terhadap revenue bisa dipertahankan di tingkat 25%, bahkan diharapkan dapat terus diturunkan.(api)