PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR: RI butuh minimum 5% dari PDB

JAKARTA: Jika ingin tumbuh 7% pada 2014, Indonesia membutuhkan pembiayaan infrastruktur minimum 5% dari produk domestik bruto (PDB) atau mencapai Rp1.923,8 triliun.Gunsairi, Kasubdit Regulasi Kelembagaan dan Informasi Direktorat Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta Bappenas, mengatakan estimasi kebutuhan infrastruktur berdasarkan minimum 5% dari PDB pada 2010-2014 mencapai Rp1.923,8 triliun, di mana kemampuan pemerintah dalam APBN hanya sebesar Rp559,5 triliun, termasuk Dana Alokasi Khusus yang dikelola pemerintah daerah.Sementara itu, lanjutnya, potensi pendanaan lain adalah investasi BUMN, swasta dan pembiayaan daerah melalui APBD yang diperkirakan mencapai Rp1.041 triliun. Kontribusi BUMN dan swasta diperkirakan Rp685,5 triliun, sedangkan APBD mencapai Rp455,1 triliun."Kalau mau mencapai target pertumbuhan ekonomi 7% pada akhir 2014, masih terdapat gap pembiayaan sebesar Rp323 triliun karena kemampuan APBN diperkirakan hanya sebesar Rp559,3 triliun," ujarnya dalam diskusi Bisnis Indonesia Intelegence Unit bertema "Pola Kerjasama Pemerintah Swasta dan Pembangunan Infrastruktur Indonesia: Jalan Panjang Menuju Realita", hari ini.Infrastruktur, kata Gunsairi, merupakan salah satu penyebab turunnya daya saing dan terhambatnya percepatan pertumbuhan ekonomi. Namun, keterbatasan kontribusi pendanaan pemerintah menuntut peran besar dari BUMN dan swasta dalam pemenuhan kebutuhan investasi."Untuk itu KPS harus dikembangkan, karena ini memungkinkan pemerintah untuk menarik peran swasta, jadi beban biaya investasi pemerintah berkurang, penggunaan aset lebih efisien, dan pengalokasian risiko dialihkan kepada sektor swasta," katanya.Pada kesempatan yang sama, Peneliti KPS dari Kementerian Pekerjaan Umum Andreas Wibowo menekankan pentingnya evaluasi persiapan proyek KPS oleh Penanggung Jawab Proyek Kerjasama sebagai modal awal menarik investor.(api)