KOMISIONER OJK: Defisit premi harus dihentikan!

JAKARTA: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diharapkan memimpin upaya pencegahan agar pembayaran premi ke luar negeri (defisit premi) tidak semakin besar tiap tahun.Calon anggota Komisioner OJK, Frans Y. Sahusilawane mengatakan OJK harus mampu meningkatkan peran industri finansial nonbank dengan asuransi sebagai ujung tombak. Salah satu caranya, ujar dia, OJK menekan defisit premi yang setiap tahun bisa mencapai Rp5 triliun-Rp6 triliun."Beberapa tahun lalu itu bisa Rp5 triliun-Rp6 triliun, sekarang mungkin Rp10 triliun. Kami berharap OJK memimpin upaya agar pelarian premi itu bisa ditekan," katanya kepada Bisnis pagi ini, Rabu 7 Maret 2012.Defisit premi atau membengkaknya pembayaran premi ke luar negeri terjadi karena kemampuan retensi sendiri (own retention) perusahaan asuransi domestik tak cukup kuat. Ketidakberdayaan retensi sendiri juga terkait dengan kemampuan modal perusahaan asuransi yang boleh dikatakan cekak.Dengan modal pas-pasan, setidaknya sepertiga dari premi yang dikumpulkan akhirnya dilempar ke reasuransi luar negeri dibandingkan mengandalkan reasuransi lokal. Ekspor premi pun berujung kepada defisit premi.Saat ini perusahaan reasuransi nasional tercatat berjumlah empat. Keempatnya adalah PT Tugu Reasuransi Indonesia (Tugu Re), PT Reasuransi Nasional (Nas Re), PT Maskapai Reasuransi Indonesia (Marein), dan PT Reasuransi Internasional Indonesia (Re Indo).Frans menambahkan industri asuransi hingga 2011 telah mengumpulkan premi baik jiwa dan kerugian (selain jaminan sosial) sekitar Rp120 triliun. Nilai itu masih tiga kali lipat di bawah kapasitas industri asuransi."Di Thailand dan Malaysia, rasio penetrasi asuransi terhadap PDB telah 5%, kita masih 1,5%. Jadi masih ada potensi tiga kali lipat untuk menaikkan itu.Frans Sahusilawane tercatat sebagai salah satu dari tokoh asuransi bersama Firdaus Djaelani dan Isa Rachmatarwata dalam daftar 38 calon Komisioner OJK yang lolos tes kapabilitas. Mereka akan mengikuti tes kesehatan 9-10 Maret 2012.Saat ini Pansel DK OJK akan melanjutkan proses seleksi administratif dengan tes kapabilitas, kesehatan serta kompetensi termasuk menulis makalah dan wawancara yang harus selesai 23 Maret.Setelah itu, Pansel akan mendapatkan 21 nama yang akan diserahkan kepada Presiden. Kemudian Presiden akan memilih 14 nama yang akan disampaikan kepada DPR. Selanjutnya DPR memilih 7 nama untuk ditetapkan Presiden sebagai DK OJK bersama dengan 1 nama sebagai utusan Kementerian Keuangan dan 1 nama sebagai utusan Bank Indonesia. (faa)