JAKARTA: Rencana pemerintah untuk menambah penarikan pembiayaan dari pasar surat utang guna menambal defisit anggaran yang diperkirakan melebar hingga 2,4% dari produk domestik bruto harus dibarengi dengan efisiensi dari sisi biaya dan kinerja.
Pasalnya, Badan Pemeriksa Keuangan akan menggelar audit kinerja utang pemerintah pertengahan tahun ini.
Wakil Ketua BPK Hasan Bisri mengungkapkan salama ini pihaknya hanya mengaudit utang pemerintah dari sisi akuntansi, sementara tahun ini audit diperlebar hingga mencakup sisi manajemen dan kinerja dari pembiayaan defisit anggaran.
"Audit utang ada dua sisi. Yang pertama, akuntansinya akan dilakukan bersamaan dengan audit LKPP 2011, dan kedua, audit manajemen dan performance terhadap utang pemerintah," ujarnya kepada Bisnis, Jumat 2 Maret 2012.
Menurut Hasan, audit kinerja utang pemerintah mencakup audit terhadap penerbitan surat utang dan pinjaman baik yang sumber dananya berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Audit ini akan menyoroti efisiensi utang dari sisi manajemen, biaya, dan kinerja.
"Misalnya, dalam penerbitan obligasi, BPK akan mengaudit apa pemerintah sudah berusaha untuk mendapatkan bunga yang efisien dan kompetitif atau belum," tutur Hasan.
Sementara audit kinerja terkait pinjama luar negeri akan dikaji mulai dari tahap studi kelayakan, pelaksanaan program/proyek, hingga output dan outcome yang dihasilkan dari penarikan utang pemerintah.
Hasan menambahkan, audit ini akan bersifat menyeluruh dan tidak terbatas pada tahun anggaran tertentu. Adapun audit kinerja utang akan digelar setelah audit BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2011 selesai.
Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Widjanarko menuturkan audit kinerja utang pernah dilakukan BPK pada 2008 dan 2009 lalu.
"Audit kinerja tersebut sebenarnya duah pernah dilakukan, baik untuk utang luar negeri pada 2008, maupun untuk SBN pada 2009," ungkapnya.
Menurut Widjanarko, hasil audit kinerja BPK terhadap utang luar negeri menemukan kurang optimalnya pemanfaatan proyek yang dibiayai. "Sedangkan audit kinerja terhadap SBN menemukan masalah teknis yang tidak material," ungkapnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengungkapkan pemerintah akan menambah penarikan pembiayaan dari pasar hingga Rp50 triliun guna menutup defisit anggaran yang berpotensi melebar hingga 2,4% PDB.
Padahal dalam APBN 2012, pemerintah sudah merencanakan penerbitan SBN netto sebesar R134,5 triliun dan target penerbitan bruto sebesar Rp212,75 triliun. (04/Bsi)
