AUDIT BPK: Dana subsidi APBN 2011 belum diaudit

JAKARTA: Badan Pemeriksa Keuangan belum menggelar audit terkait pelaksanaan subsidi tahun lalu, namun perkiraan anggaran yang harus dibayar oleh pemerintah sudah dialokasikan dalam APBN-P 2012 yang diajukan pemerintah ke DPR akhir Februari lalu.Wakil Ketua BPK Hasan Bisri mengungkapkan setiap tahun BPK menggelar audit terhadap penyelenggaraan subsidi oleh pemerintah, termasuk subsidi BBM. Untuk 2011, pemeriksaan akan dimulai pada bulan ini berbarengan dengan audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)."Pemeriksaan audit subsidi berbarengan dengan LKPP, Maret ini akan dimulai. Tapi ini kan APBN-P diajukan lebih cepat, normalnya audit selesai pada Juni atau Juli, " ungkap Hasan kepada Bisnis, Jumat 2 Maret 2012.Hasil audit BPK ini akan dijadikan rujukan bagi pemerintah untuk membayar realisasi konsumsi BBM bersubsidi melebihi kuota pada tahun anggaran 2011. Pasalnya berdasarkan prediksi PT. Pertamina, konsumsi BBM bersubdisi sepanjang 2011 mencapai 41,89 juta kiloliter atau lebih 1,4 juta kiloliter dari kouta yang ditetapkan pemerintah dalam APBN-P 2011."Angka finalnya belum ada, karena auditnya kan belum dimulai. Biasanya memang pemerintah kurang bayar, tapi apakah akan di-carry over dalam APBN-P 2012 atau tidak, itu sepenuhnya keputusan pemerintah melalui kementerian keuangan," ujarnya.Sementara itu, Plt. Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Rofyanto Kurniawan menuturkan kurang bayar pemerintah atas subsidi energi tahun anggaran 2011 sudah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2012."Sudah dialokasikan (dalam APBN-P 2012)," ungkap Rofyanto.Namun, pembayaran terhadap kelebihan konsumsi BBM bersubsidi 2011 baru akan digulirkan setelah audit BPK selesai.Berdasarkan kalkulasi BKF, carry-over subsidi BBM tahun anggaran 2011 yang konsumsinya melebihi kuota diperkirakan mencapai Rp3-4 triliun. (04/Bsi)