JAKARTA: Pemerintah memastikan seluruh anggaran program kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi berasal dari realokasi pagu anggaran kementerian/lembaga dalam APBN 2012.
Program kompensasi ini dinilai mutlak untuk meredam potensi peningkatan kemiskinan 1-1,5%.
Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono mengungkapkan pemerintah tidak akan menutup anggaran program kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi dari penerbitan surat berharga negara maupun penarikan utang domestik dan luar negeri. "Jumlahnya (anggaran kompensasi) belum tahu," ujarnya.
Menurutnya, semua dari pemotongan anggaran K/L kecuali TNI/Polri. "Karena tidak ada penambahan APBN, yang ada digeser atau dihibahkan untuk program ini, tidak dengan penerbitan SBN apalagi pinjam," ujarnya usai menghadiri acara Selaras Langkah Menjangkau Keluarga Miskin dan Rentan di Indonesia', Kamis, 1 Maret 2012.
Agung menjelaskan realokasi ini dilakukan untuk membiayai kebutuhan anggaran kompensasi yang diperkirakan mencapai Rp30 triliun-Rp40 triliun dan akan diajukan dalam APBN-P 2012 yang rancangannya sudah selesai dibahas di level pemerintah.
Namun, Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar mengungkapkan hasil pemotongan anggaran K/L hanya menghasilkan Rp22 triliun.
"Sudah selesai, tapi masih harus dibahas dengan parlemen supaya 1 April sudah selesai dan tidak ada jarak antara keputusan kenaikan BBM dan implementasi program kompensasi kenaikan BBM ini," kata Agung.
Sementara itu, mekanisme penyaluran BLSM sebagian besar akan dilakukan melalui kantor PT. Pos berdasarkan data by name by address hasil sensus Badan Pusat Statistik 2011.
"Kenaikan ini (BBM bersubsidi) apakah Rp1.500 atau Rp2.000 per liter akan ada kenaikan jumlah penduduk miskin, kemungkinan antara 1%-1,5%. Ini bisa ditanggulangi dengan program kompensasi, karena itu program ini mutlak diperlukan," kata Agung. (msb)
