BENCANA ALAM: Kawasan Gunung Merapi segera miliki Perpres rencana tata ruang

JAKARTA: Kawasan Gunung Merapi dan sekitarnya akan segera memiliki Peraturan Presiden Rencana Tata Ruang yang digunakan sebagai acuan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana erupsi.Direktur Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah I Lina Marlia mengatakan penyusunan RTR tersebut masih diproses di Ditjen Penataan Ruang dan masih berbentuk Rancangan. Nantinya, Raperpres tersebut sepenuhnya mengacu pada Peta Area Terdampak Erupsi dan Lahar Dingin Gunung Merapi.Menurutnya, peta struktur dan pola ruang yang termuat dalam Raperpres merupakan hasil kesepakatan bersama antara pemerintah daerah terkait dengan masyarakat."Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi harus mengacu pada peta Area Terdampak Erupsi dan Lahar Dingin Gunung Merapi yang dituangkan dalam Raperpres tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Gunung Merapi dan sekitarnya," jelasnya.Untuk merelokasi penduduk yang berada di kawasan rawan bencana (KRB), menurutnya diperlukan masa transisi selama 3 tahun. Oleh karena itulah, dia meminta perlunya komitmen Kementerian/Lembaga untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca erupsi 2010 jika ditargetkan selesai pada tahun 2012 ini.Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Syamsul Maarif menjelaskan Perpres tersebut disusun untuk menyelamatkan masyarakat dan sebisa mungkin mengakomodasi keinginan masyarakat sehingga penyusunannya harus benar-benar memperhatikan kondisi lapangan.Berdasarkan pembagian kawasan dalam peta area terdampak erupsi dan lahar dingin Gunung Merapi, terdapat sekitar 3.942 Kepala Keluarga (KK) yang bermukim dalam KRB dan perlu segera direlokasi. Namun persoalannya belum semua masyarakat bersedia untuk direlokasi ketempat yang lebih aman. (faa)