HARGA BBM: Kompensasi akan berupa dana BLSM

JAKARTA: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas mengusulkan program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebagai salah satu alternatif program kompensasi yang dapat diberikan kepada masyarakat miskin yang terkena dampak jika pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi.Deputi bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Kementerian Perencanaan Pemangunan Nasional/ Bappenas Ceppie Kurniadi Sumadilaga menuturkan usulan program BLSM ini akan dikombinasikan dengan perluasan program penanggulangan kemiskinan pemerintah, seperti beras miskin (raskin) dan beasiswa miskin."Kami menyiapkan keduanya. Nanti diputuskan bersama DPR, apakah salah satu atau kombinasi dari keduanya," ungkap Ceppie, hari ini Kamis 23 Februari 2012.Ceppie optimistis, program ini akan berhasil 90% karena didasarkan pada keakuratan data yang sudah diperbaharui oleh Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) sebagai unifikasi data-by name, by address, yang akan menjadi database untuk implementasi program-program penganggulangan kemiskinan.Data PPLS mencatat ada 25,2 juta rumah tangga yang masuk dalam 40% rumah tangga dengan kesejahteraan terendah, atau sebanyak 96,7 juta jiwa. Kelompok masyarakat inilah yang akan menjadi kelompok yang menjadi sasaran program perlindungan sosial tahun 2011-2014."Kalau BLSM bisa berupa tunai, bisa berupa program dan ini akan diberikan selama beberapa bulan, tergantung pada kemampuan keuangan pemerintah," ujarnya.Program kompensasi ini disiapkan Bappenas sebagai mitigasi kenaikan harga BBM bersubsidi sebesar Rp1000-2000 per liter sebagai kebijakan pemerintah untuk menghemat anggaran belanja subsidi BBM dalam tahun anggaran 2012.Sementara itu, Managing Director, Paramadina Public Policy Institute Wijayanto menilai program serupa bantuan langsung tunai (BLT) merupakan upaya mitigasi yang dapat diandalkan, terutama untuk menjaga daya beli masyarakat miskin. Namun, pelaksanaan BLT untuk periode yang lama merupakan pemborosan anggaran pemerintah dan menciptakan moral hazard berupa sikap manja dan sikap mental menunggu di masyarakat. "BLT merupakan shock therapy yang idealnya diterapkan dalam jangka pendek (beberapa bulan saja), mengingat efektifitas BLT akan menurun seiring berjalannya waktu akibat perubahan struktur konsumsi penerima BLT," ungkapnya kepada Bisnis.Wijayanto menilai validitas data penerima, monitoring transfer dana, politisasi untuk kepentingan kelompok tertentu merupakan tantangan pelaksanaan BLT."Idealnya, pemerintah mulai menerapkan pendekatan yang lebih permanen dan sistemik, dengan menerapkan Jaminan Sosial. Sistim ini akan jauh lebih efektif dan efisien," katanya. (faa)