KOMISIONER OJK: Profil kandidat dari tokoh asuransi & dana pensiun (2)

JAKARTA: Setidaknya 10 tokoh dari industri asuransi dan dana pensiun masuk dalam daftar 87 orang yang bertarung merebut jabatan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK).Mereka antara lain AA Ngurah Adnyana Dipta, Djoni Rolindrawan, Firdaus Djaelani, Frans Y. Sahusilawane, Isa Rachamatarwata, Lilies Handayani, Mulabasa Hutabarat, Ngalim Sawega, dan Sri Hadiah Watie.Berikut ini profil ringkas sebagian dari mereka:Isa RachmatarwataOrang nomor satu di dunia asuransi di dalam negeri ini sudah menjabat sebagai Kepala Biro Perasuransian di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) sejak 12 Mei 2006.Dalam kurun waktu 5 tahun 9 bulan tersebut, tidak kurang dari 24 peraturan telah dikeluarkan oleh regulator. Sebanyak dua di antaranya dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP), sembilan dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK), tujuh dalam bentuk Peraturan Ketua (PK) Bapepam-LK, dan enam di antaranya berupa ketentuan.Beberapa ketentuan yang telah terbit pada masa Isa antara lain tentang pedoman penanganan perusahaan asuransi dan reasuransi yang tidak sehat, tentang unit-linked, tentang produk asuransi bonding, tentang asuransi berprinsip syariah, hingga yang terbaru tentang pedoman perhitungan batas tingkat solvabilitas minimum bagi perusahaan asuransi dan reasuransi.Pada kurun waktu tersebut juga Isa telah memberikan dan mencabut izin sekurangnya kepada 50 perusahaan di bidang perasuransian, baik perusahaan asuransi jiwa, asuransi kerugian, maupun usaha penunjang asuransi (pialang asuransi).Sebut saja pencabutan izin usaha perusahaan asuransi kerugian antara lain atas nama PT Asuransi Putra Mandiri (2011), PT Asuransi Sarijaya (2011); PT Asuransi Lloyd Indonesia (2011); PT Asia Reliance General Insurance (2010); PT Pasific International Indonesia Insurance (2010); PT PAI Insurance (2008); dan PT Danamon Asuransi (2007).Dari sisi industri asuransi jiwa pencabutan izin usaha dikenakan antara lain pada PT Panin Financial Tbk (2010); PT Asuransi Prisma Indonesia (2008); dan PT dMac Indo Asia (2008).Selain itu, ada juga pencabutan izin pada perusahaan penunjang usaha asuransi antara lain PT Mitrasarana Insurance Brokers (2011); PT Aryeng Energy (2010); PT Dana Landung Perkasa (2010); PT Mitra Suksestama (2010); PT Jasa Aktuaria Mandiri Utama (2010); PT Tiara Okta Pratama (2009); PT Anserv Prima Pacific (2009); dan PT Metanoia Mulia Sejahtera Reinsurance Brokers (2009).Kemudian PT Multi Mitra Trust (2011); PT Pratama Karya Insurance Broker (2010); PT Marga Insurance Broker (2010); PT CIB Indonesia Insurance Broker (2010); PT Serpihan Pialang Asuransi (2010); PT Asia Insurance Direct Broker (2010); PT Inter Sarana Mandiri (2008); PT Gelora Karya Jasatama Putra (2008); PT Insurance Broker ICS Indonesia (2008); PT Pilar Altrashahin (2008); dan PT International Insurance Broker Service (2008).Firdaus DjaelaniNama Firdaus disebut-sebut memiliki kans paling besar untuk duduk sebagai salah satu komisioner OJK. Maklum saja, pengalaman dia sebagai tokoh asuransi dan dunia perbankan cukup lengkap.Dia pernah menjadi Direktur Direktorat Asuransi Ditjen Lembaga Keuangan sejak 2001 hingga 2006. Saat itu Firdaus di bawah pimpinan Darmin Nasution, Dirjen Lembaga Keuangan sejak 2001 pula.Firdaus dan Darmin merupakan dua tokoh kunci yang dipercaya Menteri Keuangan untuk melahirkan Lembaga Penjamin Simpanan yang muncul pada 2004. Pada 2005, Darmin menjadi Kepala Bapepam & LK sedangkan Firdaus ditunjuk masuk direksi LPS di bawah arahan Rudjito (eks Dirut BRI) dan Krisna Wijaya.Pada 2008, Firdaus resmi menjabat Kepala Eksekutif LPS menggantikan Krisna Wijaya yang mengundurkan diri sejak 2 Januari 2008.Selama di LPS, Firdaus sangat akrab dan sukses dengan penanganan permasalahan perbankan mulai dari penanganan BPR bermasalah hingga megakasus seperti Bank Century.Di industri asuransi, nama besar Firdaus tetap memiliki pijakan yang kuat, setidaknya dia masih dipercaya sebagai salah satu komisaris di beberapa perusahaan asuransi seperti PT Reasuransi Internasional Indonesia.Namun, keberhasilan Firdaus mengawal pendirian LPS tak berujung pada pendirian Lembaga Penjamin Polis,  lembaga sejenis yang seharusnya juga dibutuhkan oleh industri asuransi.Mulabasa HutabaratNama Mulabasa sebenarnya tak terlalu terdengar hingga pelaku jasa finansial seperti di kalangan bankir. Namun, para pelaku dana pensiun cukup akrab dengan Mulabasa Hutabarat karena dia menjabat sebagai Kepala Biro Dana Pensiun Bapepam - LK sejak 16 Mei 2006.Mulasaba merupakan alumnus Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada 1982 dan memperoleh gelar Master of Arts dari Indiana University, AS pada 1990.Pada 2002 hingga 2007, Mulabasa menjadi Komisaris di PT Pelindo I dan pernah menjadi Ketua Tim Pelaksana dari Tim Monitoring Bank Rekap. Nama Mulabasa juga masuk dalam daftar komisaris PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) sejak Mei 2008.Mulabasa kemudian masuk dalam daftar rotasi eselon II Kemenkeu setelah diterbitkannya KMK No.7/KMK.01/UP.11/2012 yang diteken 12 Januari 2012 oleh Menkeu Agus Martowardojo. Mulabasa ditunjuk sebagai Kepala Biro Pembiayaan dan Penjaminan menggantikan pejabat sebelumnya M. Ihsanudin.Ngalim SawegaNama Ngalim Sawega tak banyak dikenal orang meskipun perannya dalam penanganan kasus finansial di tingkat nasional cukup mentereng.Pada masa Menkeu Jusuf Anwar, Ngalim merupakan Direktur Perbankan dan UJP Kementerian Keuangan 2005-2006. Setelah masuk era Menkeu Sri Mulyani, Ngalim merupakan orang yang harus berhadapan dengan nasabah Bank Global yang mempertanyakan nasib dana mereka ketika bank tersebut dilikuidasi.Selain itu, Ngalim Sawega pernah menjabat sebagai Direktur Pembiayaan dan Penjaminan Depkeu pada 2006-2007 yang mengurus permodalan perusahaan multifinance yang mati segan hidup tak mau. Pada 2008, Ngalim juga menjadi Komisaris PT Bank Ekspor Indonesia.Dia mulai menjabat sebagai Sekretaris Bapepam - LK sejak 29 Desember 2006. Beliau memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia dan gelar Master of Science dari Illinois University, USApada 1992.Jabatan Sekretaris Bapepam-LK resmi dilepas pada 13 Januari 2012 dan Ngalim pun digeser menjadi Staf Ahli Bidang Kebijakan dan Regulasi Jasa Keuangan dan Pasar Modal Kemenkeu. Jabatan baru itu merupakan jabatan ganda Ketua Bapepam-LK Nurhaida yang diberikan tahun lalu, ketika ketua lama Ahmad Fuad Rahmany diangkat menjadi Dirjen Pajak.(faa)