KENAIKAN BBM: Ini dia tanggapan watimpres

JAKARTA: Jika menempuh opsi penaikan harga bahan bakar minyak, pemerintah harus menjawab dengan tegas untuk apa dan ke mana anggaran hasil efisiensi subsidi energi tersebut dialokasikan.Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) Emil Salim menegaskan pemerintah harus menyiapkan program yang jelas untuk menampung anggaran hasil efisiensi dari pos subsidi energi."Kenaikan itu untuk apa, harus dijawab. Untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, pendidikan, layanan kesehatan, harus jelas," ujarnya seusai Hitachi Eco Conference 2012, Kamis (16/02).Menurut Emil, kunci pertumbuhan masyarakat adalah aksesibilitas. Untuk itu perlu sarana transportasi massal memadai agar warga tak memakai kendaraan pribadi yang mendorong lonjakan konsumsi BBM.Presiden sebagai pemegang keputusan terkait kebijakan subsidi BBM harus mempertimbangkan dampak politik, ekonomi, dan sosial yang melingkupi suatu kebijakan dengan seksama.Kaji dampakSementara itu, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional  (Bappenas) fokus mengkaji dampak pengendalian subsidi energi ke warga miskin.Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kementerian Kementerian PPN/ Bappenas Endah Murniningtyas menuturkan dampak itu harus diperhitungkan dengan matang."Kalau ini dikurangi, dampaknya ke masyarakat miskin seperti apa. Misalya harga barang naik, jadi tidak hanya berapa rupiah subsidinya dikurangi, tapi dampaknya terhadap masyarakat," katanya.Selain mengendalikan subsidi BBM, Endah juga menekankan pentingnya implementasi program diversifikasi energi untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap minyak sebagai bahan bakar."BBM ini dimonitor, kita juga siapkan yang lain, misalnya gas dan geothermal. Kalau gas berkembang, transportasi bisa manfaatkan, kalau geothermal berkembang, minyak di listrik bisa berkurang."Mengenai produksi minyak Indonesia yang terus menurun, lanjut Endah, juga menjadi pemicu pemerintah untuk menjalankan energy security dengan kebijakan diversifikasi energi."Elektrifikasi rasio kita kan 65%, itu harus ditingkatkan, tapi tidak bisa hanya grid melalui PLN, bisa dengan solar source system, tenaga angin, tapi tidak bisa skala besar karena tergantung alam."Anggaran timpangPeriset di Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) UI Arianto A. Patunru menyoroti ketimpangan anggaran subsidi energi yang niliaya lebih besar dari anggaran infrastruktur."Subsidi energi yang Rp255,6 triliun merupakan anggaran yang tidak produktif, karena 50% dinikmati masyarakat menengah ke atas. Padahal itu bisa digunakan untuk membangun infrastruktur," ujarnya.Selain itu, tambah Arianto, subsidi BBM dengan juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang tidak ramah lingkungan, karena ketergantungan produksi terhadap BBM masih sangat besar. (01/Bsi)