JAKARTA: Kementerian Pekerjaan Umum mengaku masih memiliki kemampuan untuk menyerap dana hingga Rp8 triliun untuk mengerjakan berbagai proyek di luar alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara Kementerian PU 2012 sebesar Rp62,56 triliun.
Sekretaris Jenderal Kementerian PU Agoes Widjanarko mengatakan tambahan anggaran tersebut diharapkan berasal dari dana sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) sebagai reward yang diberikan atas kinerja penyerapannya PU pada tahun lalu.
Seperti diketahui, Kementerian Keuangan mencatat dana SILPA 2011 mencapai Rp 39,2 triliun. Dana sisa lebih perhitungan anggaran tersebut didapat dari sisa menyerap anggaran seluruh kementerian dan lembaga (K/L) sebesar Rp 129,3 triliun pada 2011 dan defisit anggaran berkisar Rp 90,1 triliun.
SILPA ini akan digunakan sebagai salah satu sumber pembiayaan tahun 2012 antara lain untuk pembiayaan proyek infrastruktur yang dikerjakan pemerintah.
Namun demikian, Agoes belum mengetahui secara pasti besaran nilai SILPA yang akan diserahkan Kementerian Keuangan kepada PU, sebab menurutnya saat ini masih dalam proses pembahasan di kabinet.
“Kami belum tahu berapa, tapi kalau ada dana SILPA yang diberikan, kami sudah siap mengerjakan proyek-proyek senilai Rp8 triliun yang tidak tertampung dalam DIPA tahun ini (Rp62,56 triliun),” ujarnya dalam konfrensi pers di Gedung Kementerian Pekerjaan Umum hari ini.
Agoes berharap dana SILPA yang nantinya masuk di dalam APBN-P tersebut dapat segera dicairkan setidaknya pada April hingga Mei tahun ini. Dengan demikian, akan lebih memiliki banyak waktu untuk menyerap sehingga proses pelaksanaan proyek infrastruktur secara maksimal.
“Kalau baru turun September atau Oktober seperti tahun lalu karena terkendala proses yang lama, lebih baik tidak usah diberikan karena dikhawatirkan tidak dapat terserap dengan maksimal. Apalagi akhir tahun kami juga banyak mengerjakan proyek,” ucapnya.
Pasalnya, tahun ini Kementerian PU menargetkan penyerapan anggaran dapat mencapai lebih dari 95% atau meningkat lebih dari 5% dibandingkan penyerapan tahun lalu yang hanya dibawah 90%.
Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian PU Taufik Widjoyono menambahkan kemampuan penyerapan dana tambahan tersebut nantinya akan dipergunakan untuk melaksanakan berbagai proyek strategis yang tidak masuk sasaran DIPA 2012.
Beberapa di antaranya ialah pelaksanaan proyek-proyek jalan, pemukiman, air, dan sanitasi di wilayah perbatasan seperti Papua, Kalimantan, Nusa Tenggara Timur, NAD, Kepulauan Riau, Kalimantan, Maluku, dan lainnya.
Selain itu juga proses percepatan pembangunan di Papua, Papua Barat, dan NTT. Untuk menangani kemiskinan terkain dengan program Millenium Development Goals (MDGs). “Serta proyek-proyek MP3EI terkait beberapa ruas jalan yang akan sangat mendukung bagi percepatan konektivitas di koridor utama,” tuturnya.
Dari anggaran Kementerian PU pada tahun ini sebesar Rp62,56 triliun, sekitar Rp60,22 triliun (96,26%) dialokasikan untuk tiga direktorat jenderal, yaitu Ditjen Sumber Daya Air 16,44 triliun (26,3%), Ditjen Bina Marga Rp30,95 triliun (49,5%), dan Ditjen Cipta Karya Rp12,83 triliun (20,5%). Sementara sisanya terbagi untuk beberapa program lainnya. (sut)
