JAKARTA: Dewan Perwakilan Rakyat meminta Kementerian Pekerjaan Umum menginventarisasi seluruh ruas jalan nasional baik yang dalam masa pemeliharaan maupun yang akan dibangun.
Anggota Komisi V DPR RI Rendy Lamadjido mengatakan jangan berharap jalan nasional di Indonesia mencapai kondisi mantap bila tidak ada inventarisasi jalan yang memadai. Baik dari material yang digunakan, lalu lintas harian, kapasitas jalan, hingga umur jalan.
Padahal, hampir 50% anggaran Kementerian PU Rp62,56 triliun dialokasikan untuk kegiatan Bina Marga yakni Rp30 triliun.
Sementara lebih dari 80% anggaran Ditjen Bina Marga atau sekitar Rp25 triliun digunakan untuk dana pemeliharaan jalan nasional.
"Biar ditambah Rp1000 triliun pun dana PU tidak akan cukup menjadikan kondisi jalan mantap, bila tidak ada inventarisasi yang baik," ujarnya hari ini.
Menurutnya, Kementerian PU hanya bisa membangun namin tidak dapat memelihara.
Dengan adanya inventarisasi, setidaknya PU mengetahui ruas jalan mana yang secara usia dan material masih layak, dan yang benar-benar telah habis usianya sehingga perlu diperbaiki.
"Bangun jalan jangan hanya sekedar bangun, nggak ada inventarisasi yang jelas. Ketika ada jalan rusak, anggaran ke luar, padahal secara usia seharusnya masih baik. Bagaimana itu kualitasnya."
Anggota Komisi V Sony Waplau memberi contoh untuk ruas jalan di Maluku, menurutnya jalan provinsi lebih panjang daripada jalan nasional yakni sekitar 5 kali lipat.
Ironisnya, APBN untuk pemeliharaan jalan nasional 10 kali lipat jumlahnya dari anggaran jalan di provinsi.
Tidak adanya inventarisasi jalan yang baik, menyebabkan banyaknya alokasi anggaran yang tidak tepat sasaran.
Oleh karena itulah, sambungnya, dalamm revisi UU Jalan yang saat ini sedang digodok perlu dipertimbangkan penentauan jalan provinsi, kabupaten, dan provinsi serta keseimbangan pembiayaan jalan. (sut)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
