JAKARTA: Hasil investigasi yang disampaikan oleh tim independen bentukan Kementerian Pekerjaan Umum dinilai masih kabur dan belum menunjukan bukti konkret pihak utama yang bertanggung jawab terhadap runtuhnya Jembatan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, 26 November 2011.Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) hasil Musyawarah Nasional Rendy lamadjido mengatakan pemerintah pusat maupun daerah seharusnya menjadi pihak yang paling bertanggung jawab atas kegagalan bangunan Jembatan Kutai Kartanegara.Sebab mereka lah yang melelang dan memilih konsultan perencana, kontraktor pelaksana, dan kontraktor pemelihara pembangunan jembatan. Selain itu juga, menjadi pihak yang seharusnya membuat standarisasi jembatan gantung bentang panjang.Apalagi, sambungnya, berdasarkan UU Jasa konstruksi No 18/1999 pasal 25 ayat 1: Pengguna jasa konstruksi dan penyedia jasa wajib bertanggung jawab atas kegagalan bangunan.Menurutnya, kegagalan bangunan jembatan Kukar jelas sudah terjadi sejak awal pembangunan. Sebab baru 1 bulan diselesaikan dan belum diresmikan, pilon sudah bergeser 8 cm hingga 12 cm. Akibatnya, kabel utama kendor yang mengakibatkan kabel penggantung mengerucut sehinggaterjadi kelemahan pada sambungan (clamp).“Tim tidak akui ini pemerintah yang bertanggung jawab. Dan tidak ada informasi cukup dan masih kabur siapa pihak yang bertanggung jawab,” ucapnya, akhir pekan lalu.Sementara di sisi lain, pernyataan kurangnya kemampuan (lack of knowledge) pihak terkait termasuk konsultan dan kontraktor lokal membangun jembatan gantung bentang panjang juga dianggap merendahkan kemampuan penyedia jasa tanah air.“Standardisasi yang tidak ada tapi kontraktor yang dibilang tidak cukup ilmu. Ini kan seperti mengucilkan kontraktor lokal. Padahal banyak kontraktor tanah air yang cerdas dan berkualitas,”ujarnya.LPJKN gandeng polisi bentuk tim independen Kukar Rendy yang juga anggota Komisi V DPR RI ini juga menilai tim yang dibentuk oleh pemerintah bukanlah tim independen.Sebab, sambungnya, yang namanya independen harus dibentuk oleh lembaga yang juga independen yakni LPJK sehingga hasil yang diberikan dapat lebih dipertanggung jawabkan.Oleh karena itulah, LPJKN akan membentuk tim independen yang bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk penyelidikan agar ditemukan secara jelas dan konkret penyebab utama kegagalan dan pihak yang harus bertanggung jawab atas puluhan korban bencana tersebut.Sebelumnya, Tim independen yang telah dibentuk oleh Kementerian PU untuk menyelidiki penyebab utama runtuhnya jembatan Kukar menyatakan runtuhnya jembatan Kukar merupakan akumulasi kegagalan sejak awal perencanaan.Namun, hasil tersebut tidak menunjukan secara jelas pihak mana yang paling bertanggung jawab atas tragedi yang menelan puluhan korban tersebut. Malahan dikatakan jembatan runtuh karena kurangnya pengetahuan (lack of knowledge) pihak terkait dalam pembangunan jembatan gantung.Ketua Tim Investigasi Iswandi Imran mengatakan tim hanya bertugas untuk mencari tahu penyebab ambruknya jembatan. “Kami bukan mencari siapa yang salah. Kami bekerja secara komprehensif tanpa menyudutkan pihak tertentu,” katanya.Hasil investigasi ini, menurut Djoko, dapat menjadi acuan bagi siapapun yang membutuhkan termasuk para penegak hukum. “Kami terbuka jika ada yang ingin memakai hasil investigasi ini untuk kepentingan polisi,” katanya. (faa)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
