Gejolak ekonomi global ancam deviasi asumsi makro

JAKARTA: Gejolak ekonomi global berpotensi menyebabkan deviasi sejumlah asumsi makro di APBN 2012, a.l. pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan ekonom hanya 6,2% atau lebih rendah dari target pemerintah 6,7%.Destry Damayanti, Kepala Ekonom Bank Mandiri, mengatakan permasalahan ekonomi yang mendera negara-negara maju di dunia berpotensi memicu konflik politik di masing-masing negara. Apabila memburuk, bukan tidak mungkin krisis ekonomi global kembali terjadi dengan intensitas yang lebih parah dibandingkan 2008."Karena 2008 itu single crisis, (muaranya) satu negara, maka lebih mudah solusi permasalahannya, dengan injeksi likuiditas. Kalau sekarang solusinya tidak cukup dengan menambah likuiditas, tapi juga (harus) memulihkan pertumbuhan ekonomi," tuturnya, hari ini.Apabila melihat kondisi tersebut, lanjut Destry, perekonomian Indonesia pada tahun depan hanya akan tumbuh 6,2% pada tahun depan, lebih rendah dari ekspektasi pemerintah 6,7%. Sementara inflasi menjadi tantangan tersendiri, dimana diproyeksi akan menembus 5,5%, lebih tinggi dari target APBN 2012 sebesar 5,3%. "Sementara nilai tukar kami perkirakan Rp9.100 per dollar AS dan BI rate 6%," papar Destry.Ketika 2008, ungkap Destry, krisis yang bermula dari Negeri Paman Sam menyebabkan perlambatan ekonomi di Indonesia selama empat kuartal berturut-turut. Kendati demikian pertumbuhannya masih positif karena terbantu dengan stimulus fiskal dan kuatnya pasar domestik. "Tapi kita tidak bisa menghindari perlambatan ekonomi global yang menyebabkan ekspor turun 9,7% dan impor turun 15%."Saat ini, lanjutnya, kondisi perekonomian Indonesia relatif masih lebih bagus dibandingkan 2008, di mana inflasi diyakini tidak akan mencapai 4,5%. Dengan kondisi tersebut, pemerintah dan Bank Indonesia masih memiliki ruang untuk memainkan instrument fiskal dan moneter guna mendorong pertumbuhan ekonomi, a.l. melalui stimulus dan penurunan BI rate."Pada 2011 belanja swasta diperkirakan 4,7%, belanja pemerintah 3,8%, dan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) 7,7%. Ini tiga sektor yang menyumbang PDB. Jadi ini yang harus digenjot pemerintah," tuturnya. Kepala Ekonom Bank Mandiri tersebut menganjurkan sejumlah kebijakan mitigasi krisis yang harus dilakukan pemerintah. Pertama, meningkatkan pendapatan masyarakat dengan memastikan inflasi terkendali, menciptakan lapangan kerja, dan menjamin pasokan barang.Kedua, kata dia, mendorong investasi di Tanah Air melalui pemberian insentif perpajakan (tax holiday), melakukan perlindungan terhadap industri domestic, mempertahankan suku bunga yang kompetitif, dan mempercepat pembangunan infrastruktur.Ketiga, pemerintah harus bisa mengoptimalkan fungsi anggaran, a.l. dengan memanfaatkan saldo anggaran lebih (SAL) untuk mendukung mitigasi krisis melalui mekanisme yang jelas dan transparan.(api)